KMSAASS Sebut 6.231 Titik Hotspot 2023 dan 332.283 Hektare Lahan Terbakar di Provinsi Sumatera Selatan

Sementara Yuliusman selaku perwakilan Walhi Sumsel yang juga tergabung dalam KMSAASS menegaskan jika Karhutla itu harus masuk ke dalam kejahatan lingkungan yang luar biasa.

''Alasannya karena Karhutla itu selalu terjadi setiap tahunnya termasuk di Provinsi Sumsel ini. Anehnya kasus Karhutla ini sangat sulit untuk dituntaskan," tegas Yuliusman.

BACA JUGA:Tim Patroli Satgas Karhutla Kodim 0402/OKI Berhasil Padamkan Api

BACA JUGA:Kabut Asap Karhutla, Dewan Minta Disdik Liburkan Sekolah

Diketahui, sejak awal Juni 2023, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah diselimuti bencana asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLAH). 

Merespon kejadian tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Provinsi Sumatera Selatan 2023 dibentuk. 

Koalisi ini terdiri dari sepuluh organisasi masyarakat sipil di Sumsel, yang memiliki fokus pada penyelamatan lingkungan dan hutan, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta pelayanan dan pembiayaan publik di provinsi tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap: Sejarah dan Perjalanan

Bencana asap yang melanda Sumsel seharusnya dapat diantisipasi, mengingat telah ada peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

BACA JUGA:Pastikan Relawan Satgas Karhutla Sehat dan Bugar, Nakes di OKI Ikut Ambil Peranan

BACA JUGA:Waduh, Sejumlah Camat Abai Saat Rapat Evaluasi Karhutla, Ada yang Main HP, Ngobrol hingga Telponan

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam siaran pers pada 27 Maret 2023, telah mengingatkan tentang cuaca kering fenomena El-Nino 4 tahunan. 

Koalisi ini melibatkan anggota-anggota yang memiliki latar belakang dan kepedulian yang beragam, telah berupaya melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelayanan adaptasi dampak bencana asap kepada masyarakat yang terdampak.

Pemantauan dan Sebaran Titik Panas

Koalisi secara intensif memantau sebaran titik panas (hotspot) dan lahan terbakar di provinsi Sumsel. 

Sumber: