Revolusi Identitas: Pemerintah Stop Fotocopy KTP, Pengamat Ingatkan Kesiapan Infrastruktur Teknologi

PALEMBANG, PALPOS.ID - Pemerintah mengumumkan kebijakan baru terkait layanan publik, yakni penghentian penggunaan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai Oktober 2024.

Keputusan ini disambut oleh Pengamat Kebijakan Publik, Dr MH Thamrin MSi, yang memberikan pandangannya terhadap kebijakan tersebut.

Dalam komentarnya, Thamrin mengapresiasi langkah pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi alternatif. 

BACA JUGA:Tekan Inflasi, Ratu Dewa Ajak Warga Berdayakan Pekarangan Rumah Tanam Cabai

BACA JUGA:Waspada! Aplikasi-Aplikasi Ini Bisa Membuat Baterai Handphone Android Anda Cepat Habis

Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan tersebut memastikan proses layanan yang lebih efisien dan aman, terutama terkait perlindungan data pribadi.

"Pemanfaatan teknologi termasuk digitalisasi seharusnya bertujuan untuk memudahkan proses layanan sehingga menjadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik, termasuk di dalamnya aspek keamanan data privasi," ungkap Thamrin, Senin, 25 Desember 2023.

Thamrin juga menyoroti isu perlindungan data pribadi sebagai aspek krusial dalam kebijakan digitalisasi ini. 

BACA JUGA:Baru Kehilangan, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa Kenang Perjuangan Ibunda di Peringatan Hari Ibu

BACA JUGA:Imigrasi Cegah Pengungsi Rohingnya Masuk Palembang, Ini Alasannya..

Ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang melibatkan data KTP secara digital harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, termasuk perlindungan data pribadi.

Meskipun mendukung niat dan maksud positif dari kebijakan tersebut, Thamrin menekankan pentingnya persiapan implementasi. 

Menurutnya, pernyataan pemerintah perlu memberikan kejelasan apakah kebijakan akan langsung diterapkan secara penuh atau akan didahului dengan uji coba.

BACA JUGA:Revitalisasi Pasar 16 Ilir, Transformasi Menuju Pusat Perdagangan dan Wisata Palembang, Begini Penampakannya..

Sumber: