Pemekaran Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan: Usulan Kabupaten Banyuasin Tengah Terus Berjuang

Perjuangan dan Dukungan Politik

Meskipun moratorium D.O.B masih berlaku, Ketua Komisi DPRD Sumsel, Antoni Yuzae, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Kabupaten Banyuasin Tengah. 

Namun, persetujuan dari DPRD Banyuasin dan Bupati Banyuasin dianggap sebagai langkah awal yang harus diambil Presidium sebelum menyurati DPRD dan Gubernur Sumsel terkait pemekaran ini.

"Peluang daerah Kabupaten Banyuasin Tengah cukup bagus. Semua persyaratan sebagai daerah otonomi baru juga tercukupi," tambah Antoni Yuzae.

BACA JUGA:Provinsi Sumselbar Menjadi Alternatif Pemekaran di Sumatera Selatan: Potret Kesiapan dan Tantangan

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Muncul 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru

Dengan semakin berkembangnya dukungan dan perjuangan untuk pemekaran ini, diharapkan suara masyarakat dapat terus didengar hingga ke tingkat pusat, dan kebijakan moratorium D.O.B dapat direvisi demi mewujudkan Kabupaten Banyuasin Tengah sebagai entitas otonom yang mandiri dan berkembang.

Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Muncul 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru.

Wacana pemekaran wilayah Provinsi Sumatera Selatan terus berkembang, meskipun Pemerintah Pusat masih menjalankan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Proses ini melibatkan usulan dari masyarakat dan tokoh lokal yang ingin melihat perubahan struktur administratif di provinsi ini.

Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan (SumSel) merupakan wilayah yang luas, mencapai 91.592 kilometer persegi, dan memiliki populasi sekitar 8.657.008 jiwa, menurut data sensus penduduk BPS tahun 2022. 

Wacana pemekaran ini muncul atas aspirasi warga dan tokoh masyarakat setempat yang merasa bahwa pemekaran dapat mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal.

1. Provinsi Musi Raya

Salah satu usulan pemekaran adalah Provinsi Musi Raya, yang mencakup 1 Kota dan 4 kabupaten yang siap bergabung. 

Sumber: