Moratorium DOB Masih Berlaku Pemekaran Daerah Tetap Bergeliat di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Moratorium DOB Masih Berlaku Pemekaran Daerah Tetap Bergeliat di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Sumatera Selatan: Potret Perkembangan 8 Kabupaten dan 1 Kota Baru.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Pada tanggal 16 September 2004, Kabupaten Kikim Area telah resmi dideklarasikan, dan Desa Bungamas, Kecamatan Kikim Timur, dipilih sebagai ibukota kabupaten baru ini.

Kabupaten Besemah: Pilihan Penggabungan atau Kemandirian

Sementara itu, pembentukan Kabupaten Besemah juga menjadi fokus perhatian. Terdapat dua skenario yang sedang dibahas.

Pertama, melibatkan penggabungan wilayah Kota Pagaralam dengan sembilan kecamatan di bagian selatan Kabupaten Lahat. 

Dalam opsi ini, Kota Pagaralam akan melebur menjadi bagian dari Kabupaten Besemah.

BACA JUGA:Mewujudkan Demokrasi Berkualitas: Pengumuman Calon Komisioner KPU Terpilih di Kawasan MLM Sumatera Selatan

BACA JUGA:Ini Nama-nama Calon Komisioner KPU Kabupaten/Kota Terpilih di Sumatera Selatan, Selamat Ya!

Alternatif kedua adalah Kabupaten Besemah berdiri sendiri tanpa melibatkan wilayah Kota Pagaralam. 

Opsi pertama mencakup wilayah Kota Pagaralam dan delapan kecamatan dari Kabupaten Lahat, seperti Tanjung Sakti PUMU/PUMI, Mulak Ulu, Mulak Sebingkai, Jarai, Sukamerindu, Pajar Bulan, Muara Payang, serta Kota Agung.

Ibukota Kabupaten Besemah diusulkan berada di Kecamatan Tanjung Sakti PUMU/PUMI. 

Keputusan terkait penggabungan atau kemandirian Kabupaten Besemah masih dalam tahap pembahasan.

BACA JUGA:Tantangan Kesejahteraan: Daerah Kaya Sumber Daya Alam Namun Penduduk Miskin Paling Banyak di Sumatera Selatan

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Empat Calon Provinsi Baru dan Wacana Terkini

Dengan adanya rencana pemekaran ini, diharapkan pelayanan publik dan pembangunan di kedua kabupaten baru dapat lebih optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kesetaraan dalam pengembangan wilayah. 

Seiring dengan perkembangan ini, masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan memastikan implementasinya berjalan dengan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: