Kota Pagaralam Permata Tersembunyi di Sumatera Selatan

Multikulturalisme dan Harmoni Sosial di Pagaralam

Penduduk Pagaralam terdiri dari berbagai suku bangsa, menciptakan keberagaman budaya yang unik. 

Selain suku Besemah, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, Orang Peranakan, Arab-Indonesia, dan India-Indonesia turut berkontribusi dalam membangun kerukunan dan harmoni sosial di kota ini.

Dengan berbagai potensi dan keberhasilannya, Kota Pagaralam membuktikan bahwa semangat dan inovasi lokal dapat menjadi kunci sukses dalam mengatasi tantangan ekonomi dan memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata yang menarik di Sumatera Selatan.

Terbaru! Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Calon Ibukota Provinsi Palapa Selatan.

BACA JUGA:4 Daerah Penghasil Orang Pintar di Sumatera Selatan, Daerah Mana Saja Ya! Ini Juaranya

BACA JUGA:Tari Erai-Erai Warisan Budaya Tak Benda yang Menggembirakan di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Kabupaten Lahat yang telah dua kali melakukan pemekaran wilayah dengan pembentukan Kota Pagaralam dan Kabupaten Empat Lawang, kini menjadi sorotan sebagai calon ibukota Provinsi Palapa Selatan. 

Meskipun masih berlaku moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, wilayah seluas 4.361 kilometer persegi ini tampaknya menjadi pilihan utama.

Batas wilayah Kabupaten Lahat sangat menarik, dengan sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas. 

Sementara di sebelah selatan, Lahat berbatasan dengan Kota Pagaralam, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. 

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang.

Wilayah Kabupaten Lahat, yang terbentang di antara beberapa wilayah provinsi yang berbeda, ternyata menjadi fokus utama bagi pembentukan Provinsi Palapa Selatan. 

Kabupaten ini dengan sejarah dan keberadaan Suku Besemah, dianggap paling siap dengan fasilitas sebagai ibukota calon provinsi baru.

Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium DOB, tetapi beberapa daerah telah menggagas pemekaran wilayah. 

Sumber: