Kemenkumham Sumsel Ikuti Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Bersama Gubernur

INFORIAL, PALPOS.ID-Di tengah antusiasme dan harapan akan proses demokrasi yang berkualitas, Sumatera Selatan memasuki tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dengan semangat tinggi.

Pada hari Selasa tanggal 13 Februari, berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel, Ilham Djaya, turut serta dalam Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, yang juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Panglima Kodam II/Sriwijaya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Jaksa Agung, serta perwakilan dari pengadilan tinggi dan lembaga terkait lainnya.

BACA JUGA: Pantau Pemilu di Lapas, Kakanwil Kemenkumham Sumsel : Pemilu Damai untuk Indonesia Maju

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Pemahaman Terkait Jaminan Sosial Bagi Pegawai

Tujuan utama dari rapat tersebut adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dapat berlangsung dengan aman, lancar, tertib, dan damai.

Pj. Gubernur Agus Fatoni menekankan pentingnya menjalin sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk media massa dan tokoh masyarakat.

Dalam konteks ini, kolaborasi yang erat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan proses demokrasi yang sehat dan terbuka.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Pastikan 13.519 Warga Binaan Dapat Mencoblos di Pemilu 2024

BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Minta Kalapas Siap Pengamanan Ekstra Hadapi Pemilu di Lapas

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai upaya mitigasi risiko terkait dengan potensi bencana alam seperti banjir dan longsor, yang berpotensi mengganggu kelancaran jalannya pemilu.

Pj. Gubernur Agus Fatoni mengingatkan semua pihak terlibat untuk bersiap siaga dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan guna mengurangi dampak yang mungkin timbul.

Salah satu aspek penting lainnya yang disoroti dalam rapat tersebut adalah perlunya menjaga netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta penyelenggara pemilu.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gandeng Kemenag Berikan Penyuluhan Agama di Lapas

Sumber: