Semangat Pembangunan Tak Terbendung: Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan Ditengah Moratorium Otonomi Baru

Deklarasinya pada 16 September 2004, dengan penetapan Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur sebagai ibukotanya, menandai langkah signifikan dalam kontribusi terhadap ekonomi regional. 

Kabupaten Kikim Area menjadi contoh nyata dari semangat pembangunan yang tak terbendung meskipun moratorium DOB masih menghambat.

BACA JUGA:Wacana Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang Pemekaran Muara Enim di Sumatera Selatan

BACA JUGA:Kabupaten Gelumbang di Muara Enim: Pemekaran dan Tantangan Menuju Daerah Otonomi Baru di Sumatera Selatan

Sementara itu, rencana pembentukan Kabupaten Besemah juga menjadi sorotan. 

Penggabungan wilayah Kota Pagaralam dengan sembilan kecamatan di selatan Kabupaten Lahat menjadi opsi pertama yang menarik. 

Di sisi lain, opsi kedua adalah Kabupaten Besemah berdiri sendiri tanpa melibatkan wilayah Kota Pagaralam. 

Kedua opsi ini memiliki konsekuensi dan tantangan masing-masing.

Delapan kecamatan, termasuk Kecamatan Tanjung Sakti PUMU/PUMI, Kecamatan Mulak Ulu, dan Mulak Sebingkai, bersiap bergabung dengan Kabupaten Besemah yang direncanakan memiliki ibukota di Kecamatan Tanjung Sakti PUMU/PUMI. 

BACA JUGA:Rencana Pembentukan Kabupaten Banyuasin Timur: Menuju Daerah Otonomi Baru di Sumatera Selatan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Musi Banyuasin: Aspirasi dan Tantangan Pembentukan 3 Kabupaten Baru di Sumatera Selatan

Keberadaan Kabupaten Besemah diharapkan memberikan alternatif pembangunan yang lebih fokus dan terarah, melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Meskipun moratorium DOB masih berlaku, langkah-langkah pemekaran ini sejalan dengan semangat daerah untuk mengambil peran aktif dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengoptimalkan potensi lokal dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Semangat ini tidak hanya mencerminkan dorongan lokal semata, tetapi juga sesuai dengan visi pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. 

Sumber: