Pemekaran Wilayah Kabupaten Majalengka: Wacana Pembentukan Kabupaten Otonomi Baru di Jawa Barat Memanas

Dia menegaskan komitmen untuk mewujudkan pembentukan Kabupaten Bantal Cimale tersebut.

Di sisi lain, Bupati Majalengka, H Karna Sobahi, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pemekaran Kabupaten Majalengka.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Subang Utara: Menuju Kesejahteraan Otonomi Baru di Provinsi Jawa Barat

BACA JUGA:Wacana Pemekaran Kabupaten Subang Utara: Pemerataan Pembangunan Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat

Dia menyatakan bahwa Kabupaten Majalengka akan tetap utuh, tanpa adanya program pemekaran wilayah. 

Karna Sobahi menegaskan bahwa secara geografis, wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Majalengka masih dapat dikelola oleh satu kepala daerah saja. 

Meskipun demikian, dia mengakui kemungkinan adanya perkembangan di masa depan yang memungkinkan pemekaran, terutama terkait dengan kemajuan pembangunan di wilayah Kertajati dan Jatitujuh.

Pernyataan tersebut menimbulkan perdebatan terkait kebutuhan akan pemekaran wilayah. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Subang Utara Ditetapkan: Langkah Menuju Otonomi Baru di Jawa Barat

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah: Kabupaten Subang Utara Disetujui Sebagai Calon Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat

Di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat, pemekaran menjadi suatu kebutuhan mengingat jarak yang jauh antara desa dan pusat kota, yang dapat memakan waktu hingga 7 jam. 

Namun, di Majalengka, rentang kendali pelayanan birokrasi masih dianggap dapat diatasi dengan waktu tempuh yang relatif singkat, yakni sekitar 1.5 jam dari ujung desa selatan ke ujung utara.

Dalam konteks ini, debat antara kebutuhan akan pemekaran wilayah dengan efisiensi pelayanan birokrasi terus berlanjut, sementara aspirasi masyarakat dan keputusan pemerintah akan menjadi penentu arah pembangunan di masa mendatang.

Pemekaran Wilayah Kabupaten Indramayu Barat: Langkah Menuju Otonomi Baru di Jawa Barat.

BACA JUGA:Persetujuan DPRD Jawa Barat: Pemekaran Wilayah Kabupaten Subang Utara Berdiri Sebagai Otonomi Baru

Sumber: