Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Penduduk Miskin Daerah Calon Otonomi Baru Provinsi Ketapang

Kabupaten Kayong Utara berada di posisi keempat dengan 9.040 KK miskin. 

Kabupaten ini memiliki tantangan geografis dengan banyaknya wilayah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih terbatas.

5. Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu menempati urutan kelima dengan 8.590 KK miskin. 

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kapuas Hulu memiliki potensi strategis dalam perdagangan lintas batas, namun kemiskinan masih menjadi masalah utama yang harus diatasi.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Profil Lima Daerah yang Masuk Wilayah Otonomi Baru Provinsi Ketapang

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Ketapang: Usulan Pembentukan Tiga Kabupaten Otonomi Baru di Kalimantan Barat

Pemekaran Wilayah dan Harapan Baru

Pemekaran wilayah yang diusulkan untuk membentuk Provinsi Ketapang mencerminkan harapan baru bagi masyarakat setempat.

Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah. 

Namun, proses pemekaran juga harus diikuti dengan strategi konkret untuk mengatasi kemiskinan yang masih membelenggu banyak kabupaten di wilayah ini.

Tantangan dan Peluang

Proses pemekaran wilayah tidak selalu mudah dan seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi administrasi maupun sosial-ekonomi. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Mencuat Isu Pembentukan Tiga Kabupaten Otonomi Baru

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: 5 Kabupaten Siap Bentuk Otonomi Baru Provinsi Kapuas Raya

Sumber: