Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Mengintip Potensi Daerah Calon Otonomi Baru Provinsi Sambas Raya

Salah satunya adalah moratorium daerah otonomi baru yang masih berlaku. 

Selain itu, pemekaran ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah dari kabupaten atau kota yang akan dimekarkan, serta izin dari Provinsi induk melalui Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi induk juga diwajibkan membiayai daerah otonomi baru yang dimekarkan selama tiga tahun pertama. 

Ini memerlukan komitmen politik dan dukungan finansial yang kuat dari semua pihak yang terlibat.

Harapan Masyarakat

Masyarakat di tiga daerah calon Provinsi Sambas Raya memiliki harapan besar terhadap pemekaran ini. 

Mereka berharap bahwa dengan adanya provinsi baru, kehidupan mereka akan lebih sejahtera dan pembangunan di daerah mereka akan lebih merata.

Dukungan dari Tokoh Masyarakat

Tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin daerah juga telah menunjukkan dukungan mereka terhadap pemekaran ini. 

Mereka percaya bahwa pemekaran Provinsi Sambas Raya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan.

"Pemekaran Provinsi Sambas Raya ini adalah langkah penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemerintahan yang lebih dekat, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada masyarakat," ujar seorang tokoh masyarakat yang mendukung pemekaran ini.

Menantikan Keputusan Pemerintah Pusat

Kini, masyarakat dan pemimpin daerah di Kalimantan Barat menantikan keputusan dari Pemerintah Pusat mengenai pemekaran Provinsi Sambas Raya. 

Dengan semangat dan dukungan yang kuat dari masyarakat, diharapkan bahwa proses pemekaran ini dapat segera terwujud dan membawa perubahan positif bagi wilayah Kalimantan Barat.

Intinya, pemekaran Provinsi Sambas Raya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah Kalimantan Barat. 

Sumber: