Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni Berkomitmen Menggelar Pilkada 2024 dengan Aman dan Lancar

BACA JUGA:Ambil Langkah Strategi : Agus Fatoni Genjot Pembanguna di Provinsi Sumsel

Oleh karena itu, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu memberikan hibah kepada pihak penyelenggara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas mengamankan jalannya pesta demokrasi.

"Hari ini kita akan melaksanakan hibah kepada TNI dan Polri. Sementara hibah kepada KPU dan Bawaslu NPHD-nya sudah kita laksanakan pada akhir tahun lalu. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan serentak dan itu penandatanganan serentak pertama di Indonesia," jelas Fatoni.

BACA JUGA: Sembilan Bulan Pimpin Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Raih 37 Penghargaan

BACA JUGA:Kopi Sumsel Diakui Pasar, Harga Tembus Rekor Tertinggi

Sebagaimana diketahui, anggaran pengamanan Pilkada Tahun 2024 di Sumsel untuk TNI sebesar Rp 20 miliar dan Polri sebesar Rp 51,345 miliar.

Sementara itu, anggaran untuk pihak penyelenggara untuk KPU Provinsi sebesar Rp 234,545 miliar dan Bawaslu Provinsi sebesar Rp 72,956 miliar.

"Kalau kita melihat total keseluruhan, anggaran untuk TNI dan Polri di Sumsel termasuk Kabupaten/Kota sebesar Rp 54,439 miliar dan untuk Polri sebesar Rp 135,714 miliar. Ini anggaran untuk pelaksanaan Pilkada kita, baik Pilkada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota," kata Fatoni.

BACA JUGA:Siap siap! Palembang Alokasikan 662 Kuota Awal untuk PPPK Tenaga Kependidikan

BACA JUGA: Komitmen Perbaikan: Pj Gubernur Sumsel Bersinergi dengan Ombudsman dalam Pengawasan Layanan Publik

Fatoni mengatakan bahwa penandatanganan NPHD pengamanan Pilkada kali ini menjadi tonggak baru bagi daerah untuk bersama-sama menunjukkan komitmen menjalankan tanggung jawab mewujudkan Pilkada di Sumsel yang berjalan lancar, aman, dan tertib.

"Pak Ketua KPU Sumsel juga selalu menyampaikan bahwa kita bertekad pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Sumsel akan menjadi percontohan bagi daerah lain," tutup Fatoni.

Acara penandatanganan NPHD ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua KPU Sumsel, Ketua Bawaslu Sumsel, perwakilan TNI dan Polri, serta sejumlah kepala daerah di Sumsel.

BACA JUGA: Pj Gubernur Sumsel Dorong Gerakan Tanam untuk Cegah Kenaikan Harga

Sumber: