OJK Tutup 15 Bank Perkreditan Rakyat pada 2024: Mendorong BPR dan BPRS Menjadi Lembaga Keuangan Berintegritas

Namun, tantangan dalam manajemen risiko dan penerapan tata kelola yang buruk tetap menjadi masalah yang harus diatasi.

Kepala Eksekutif OJK menyatakan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang terus berkembang, BPR menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari fraud hingga kurangnya inovasi di sektor teknologi keuangan. 

Ia juga menekankan bahwa OJK tidak segan-segan untuk menutup BPR yang gagal menerapkan tata kelola yang baik dan mengalami masalah keuangan serius.

Namun, meskipun ada tantangan, OJK tetap optimis bahwa sektor perbankan, termasuk BPR dan BPRS, dapat terus bertumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. 

Dengan dukungan regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, khususnya BPR dan BPRS, dapat terus meningkat.

Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan Melalui Penguatan Tata Kelola

Untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan cepat dalam industri keuangan, OJK mendorong BPR dan BPRS untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola mereka. 

Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa BPR tidak hanya bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dian Ediana Rae menekankan pentingnya integritas dalam sistem keuangan, dengan mengatakan, “Kita harus memastikan bahwa BPR dan BPRS tidak hanya beroperasi secara sehat, tetapi juga berintegritas tinggi agar dapat terus mendukung UMKM dan pertumbuhan ekonomi.”

Di masa depan, OJK berharap agar BPR dan BPRS dapat lebih berdaya saing melalui penerapan teknologi keuangan (fintech) dan peningkatan inovasi layanan perbankan. 

Langkah ini diharapkan mampu mendorong BPR untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dan tetap relevan di era digital.

Penutupan 15 BPR oleh OJK sepanjang tahun 2024 merupakan upaya penting dalam memperkuat sektor perbankan, terutama di tengah tantangan tata kelola dan integritas yang dihadapi oleh banyak lembaga keuangan kecil. 

OJK berkomitmen untuk terus mendorong penerapan tata kelola yang baik di BPR dan BPRS, agar lembaga-lembaga ini dapat berkembang menjadi entitas yang berdaya saing, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendukung UMKM. 

Dengan pengawasan yang ketat dan regulasi yang tepat, diharapkan sektor BPR di Indonesia dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Sumber: