Bawaslu Ajak Masyarakat Awasi Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024

Kerjasama antara Bawaslu dan BKN akan menjadi kunci dalam menangani setiap pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan selama Pilkada berlangsung. 

Setelah KASN dilebur, BKN mengambil alih tanggung jawab dalam menangani setiap pelanggaran ASN yang terkait dengan netralitas. 

Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat penanganan pelanggaran dan memberikan sanksi yang sesuai bagi ASN yang terbukti melanggar.

“Bawaslu tentu akan memberikan rekomendasi dan bekerjasama dengan BKN dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran yang ditemukan,” jelas Lolly. 

Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis, sekaligus memperkuat netralitas birokrasi dalam pelaksanaan Pilkada.

Harapan Pilkada yang Bersih dan Adil

Dengan pengawasan yang lebih ketat dari Bawaslu, dukungan dari BKN, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan bersih, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pilkada yang bebas dari pelanggaran netralitas ASN akan memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap hasil pemilihan, sehingga dapat memenuhi harapan dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Lolly menegaskan pentingnya pengawasan masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat. 

“Kita sebagai warga negara hari ini akan punya fungsi yang besar, karena ini menjadi momentum kita terlibat melakukan pengawasan. Supaya apa? Pilkada kita benar secara tata cara dan prosedur, dan hasil Pilkada kita akan memenuhi rasa keadilan semua orang,” tutup Lolly.

Sumber: