Wah! Ternyata Begini Modus Oknum Kepala Daerah Untuk Akali Data Inflasi BPS

Amalia menjelaskan bahwa BPS memilih lokasi dan waktu pengambilan data dengan sangat hati-hati, berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. 

Hal ini menjadi alasan mengapa data inflasi yang diproduksi oleh BPS memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan sulit dimanipulasi.

Namun demikian, meskipun BPS menjamin independensi dan kualitas datanya, masih saja muncul dugaan manipulasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah. 

BACA JUGA:BPS Umumkan Lima Kabupaten dengan Penduduk Miskin Terbanyak di Jawa Barat Tahun 2022

BACA JUGA:Data BPS 2023 : Berikut Daftar Kabupaten dan Kota Termiskin di Jawa Barat, Cirebon dan Tasikmalaya Termasuk

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses manipulasi tersebut terjadi dan bagaimana kepala daerah bisa berperan dalam mengubah persepsi terhadap data inflasi.

Modus Manipulasi Data Inflasi oleh Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kesempatan lain, secara terbuka mengungkapkan adanya beberapa kepala daerah yang mencoba mengakali angka inflasi yang rutin dirilis oleh BPS. 

Menurut Tito, angka inflasi yang terkendali sering kali dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya. 

Hal ini tidak hanya meningkatkan citra kepala daerah, tetapi juga membuat mereka berpeluang mendapatkan insentif dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

BACA JUGA:Hasil EPSS BPS, Pemkab Muba Raih Peringkat II Se-sumsel

BACA JUGA:Jadi Nominasi 20 Besar Nasional, Tim BPS Pusat Lakukan Ini di Desa Bailangu Muba

Salah satu modus yang paling umum dilakukan oleh oknum kepala daerah, menurut Tito, adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayah mereka dan meminta agar angka inflasi daerahnya "dikondisikan" agar terlihat lebih baik. 

“Modus barunya, kepala daerah ini datang langsung ke kantor BPS kabupaten/kota masing-masing dan meminta agar data inflasi daerah bisa dikondisikan sesuai keinginan mereka,” ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024.

Selain itu, Tito juga menyebutkan modus kedua yang kerap dilakukan adalah dengan mengondisikan pasar yang menjadi sampel survei petugas lapangan BPS. 

Sumber: