Wah! Ternyata Begini Modus Oknum Kepala Daerah Untuk Akali Data Inflasi BPS

Menurut Tito Karnavian, total anggaran yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk Dana Insentif Daerah mencapai Rp 1 triliun per tahun. 

Dana ini diberikan kepada daerah-daerah yang dianggap berhasil dalam menekan angka inflasi. 

Dengan insentif sebesar itu, tak heran jika beberapa kepala daerah berusaha keras untuk memanipulasi data inflasi agar daerahnya terlihat sukses dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Setiap tiga bulan sekali, Menteri Keuangan memberikan insentif sebesar Rp 6-10 miliar per daerah yang dianggap mampu mengendalikan inflasi. Total satu tahun, Rp 1 triliun disiapkan untuk insentif ini,” jelas Tito.

Namun, adanya insentif ini juga membuka peluang bagi beberapa kepala daerah yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai cara agar daerahnya terkesan berhasil mengendalikan inflasi, meskipun kenyataannya tidak demikian.

Dampak Manipulasi Data Inflasi

Manipulasi data inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah tentu saja tidak hanya merugikan BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keakuratan data tersebut, tetapi juga merugikan masyarakat. 

Data inflasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan kebijakan ekonomi yang salah sasaran. 

Pemerintah pusat, yang menggunakan data inflasi sebagai dasar untuk menentukan kebijakan ekonomi makro, bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, manipulasi data inflasi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintah, termasuk BPS. 

Jika masyarakat mulai meragukan keakuratan data inflasi yang dirilis oleh BPS, hal ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi yang dibuat berdasarkan data tersebut.

Tidak hanya itu, manipulasi data juga akan berdampak pada persaingan yang tidak sehat antar daerah. 

Daerah yang benar-benar berhasil menjaga inflasi dengan kebijakan yang tepat akan dirugikan karena kalah bersaing dengan daerah yang memanipulasi data inflasi. 

Hal ini akan menciptakan ketidakadilan dalam pemberian insentif pemerintah pusat.

Langkah Pencegahan Manipulasi Data

Sumber: