Wah! Ternyata Begini Modus Oknum Kepala Daerah Untuk Akali Data Inflasi BPS

Untuk mencegah terjadinya manipulasi data inflasi oleh oknum kepala daerah, BPS perlu memperkuat mekanisme pengawasan dalam proses pengumpulan data. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperluas cakupan pengambilan sampel secara acak, sehingga tidak mudah bagi kepala daerah untuk mengetahui di mana dan kapan petugas BPS akan melakukan survei.

Selain itu, BPS juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki data serupa, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, untuk melakukan cross-check terhadap data inflasi yang dikumpulkan.

Dengan cara ini, manipulasi data akan lebih sulit dilakukan karena ada mekanisme pembanding yang lebih ketat.

Jadi, manipulasi data inflasi oleh oknum kepala daerah adalah masalah serius yang bisa berdampak negatif pada kebijakan ekonomi di Indonesia. 

Meskipun BPS telah menggunakan metodologi yang ketat dan sesuai standar internasional, masih ada celah yang dimanfaatkan oleh beberapa kepala daerah untuk memanipulasi data demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat. 

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat serta kerja sama antar lembaga untuk memastikan bahwa data inflasi yang dirilis benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya di daerah.

Sumber: