Kemenkumham Sumsel Ikuti Sosialisasi e-SOP Secara Daring

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Terima Arahan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham Baru

Penjelasan ini sangat penting, mengingat penggunaan teknologi informasi yang efektif merupakan salah satu kunci dalam reformasi birokrasi yang sedang dilakukan.

Diharapkan, setiap peserta dapat memahami dan mampu menerapkan penggunaan aplikasi ini dalam kegiatan sehari-hari di unit kerja masing-masing.

Penekanan diberikan pada pentingnya kolaborasi antar unit kerja dalam memanfaatkan aplikasi ini untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kinerja.

Respons Kakanwil Kemenkumham Sumsel Di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, juga memberikan tanggapannya terkait sosialisasi ini.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Gelar Rakor Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Optimalkan Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Ia mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah positif dalam upaya peningkatan kinerja administrasi. Menurutnya, aplikasi e-SOP dapat berfungsi sebagai sarana untuk memantau dan mengelola database SOP yang dimiliki setiap satuan kerja di Kemenkumham.

Dr. Ilham Djaya menekankan bahwa dengan pengelolaan SOP yang baik, diharapkan kualitas pelayanan publik yang diberikan dapat meningkat.

Ia percaya bahwa e-SOP akan menjadi alat yang berguna bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi.

Kesimpulan Sosialisasi aplikasi e-SOP yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan SOP.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Koordinasi dengan BPKP, Kuatkan Penyelenggaraan SPIP

BACA JUGA: Kontingen Kemenkumham Sumsel Sabet Empat Medali di Kejuaraan Nasional Kempo Menkumham Cup

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan setiap satuan kerja dapat lebih mudah dalam mengelola SOP mereka dan melakukan evaluasi secara berkala.

Reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di Kemenkumham menuntut setiap pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan dan teknologi baru.

Sumber: