Tiga Guru Besar Hukum Desak Mardani H maming Segera Dibebaskan
--
Oleh karena itu, Mardani H. Maming tidak bisa dipidana,” ungkapnya, menekankan pentingnya pemisahan antara hukum administrasi dan pidana.
Di sisi lain, Prof. Dr. Romli Atmasasmita mengkritik proses hukum yang dihadapi Mardani H. Maming.
Ia menyatakan bahwa terdapat delapan kekeliruan serius dalam penanganan perkara ini. Menurutnya, tuntutan dan putusan pemidanaan tidak didasarkan pada fakta hukum, tetapi lebih kepada imajinasi penegak hukum.
BACA JUGA:Warga Sukadarma Digigit Buaya, Sekdes: 2 Sampai 3 Ekor Memang Sering Terlihat di Sungai!
“Proses hukum ini tidak hanya menunjukkan kekhilafan, tetapi juga kesesatan hukum yang serius,” tegasnya. Ketiga profesor ini sepakat bahwa, setelah menganalisis argumentasi dan fakta-fakta persidangan, Mardani H. Maming seharusnya dibebaskan demi keadilan.
Mereka menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan dalam setiap kasus hukum.
Pernyataan dari ketiga profesor ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pengamat hukum.
Beberapa pihak mendukung pendapat para profesor, menyatakan bahwa kasus ini mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik.
Di sisi lain, ada juga yang skeptis dan menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan bukti yang ada.
BACA JUGA:Lawar: Hidangan Tradisional yang terkenal di Bali Indonesia!
BACA JUGA:Curi HP di Dashboar Motor, Pria Asal Karang Jaya Prabumulih Ditangkap Polisi
Dalam diskusi yang berlangsung di Yogyakarta terkait buku "Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim dalam Mengadili Perkara Mardani H. Maming", para pakar hukum lainnya juga memberikan dukungan terhadap desakan pembebasan ini.
Mereka menilai pentingnya untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan individu dengan jabatan publik.
Kasus Mardani H. Maming menjadi sorotan banyak pihak dan membuka diskusi lebih luas mengenai keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
