Pilgub Jateng 2024: Ganjar Pranowo Kecam Pengerahan Kepala Desa untuk Dukung Calon Gubernur Tertentu

JAWA TENGAH, PALPOS.ID - Pilgub Jateng 2024: Ganjar Pranowo Kecam Pengerahan Kepala Desa untuk Dukung Calon Gubernur Tertentu.

Dalam perhelatan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengkritik keras adanya pengerahan kepala desa (kades) dan perangkat desa untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu.

Menurutnya, tindakan ini tak hanya mencederai proses demokrasi tetapi juga melanggar aturan, terutama bagi mereka yang seharusnya netral dalam politik, seperti aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum.

Ganjar menyampaikan pandangannya seusai rapat internal PDI Perjuangan di Panti Marhaen, Kota Semarang, Jumat (25/10). Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas bagi para kepala desa dan perangkat desa dalam Pilkada. 

BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri Lantik Pengurus DPP PDIP: Ada Nama Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama

BACA JUGA:Bupati OKU dan Istri Diganjar Penghargaan Dharma Karya Kencana

“Saya kira semua mesti kembali pada khittah masing-masing. Yang tidak boleh berpolitik, jangan berpolitik; nanti hasilnya tidak akan bagus,” ujar Ganjar. 

Ia menyoroti bahwa keterlibatan mereka dalam politik praktis bisa berdampak buruk pada kualitas demokrasi di Jateng.

Temuan Bawaslu dan Kasus Boyolali-Pemalang

Kritik keras Ganjar ini tak lepas dari sejumlah temuan terbaru, di mana Bawaslu Kota Semarang menemukan indikasi kades dan perangkat desa mendukung salah satu paslon dalam Pilgub Jateng 2024. 

Bawaslu melaporkan temuan ini pada Rabu (23/10) malam, mengonfirmasi adanya pengerahan di sejumlah wilayah, termasuk Boyolali dan Pemalang.

BACA JUGA:Pro Ganjar Sumsel Deklarasi Dukung Herman Deru dan Cik Ujang: Dinamika Baru dalam Pilgub Sumsel 2024

BACA JUGA:Baliho Hj Ngesti Ridho Yahya Banyak yang Robek, Ganjar Hasyim: Kami Akan Tempuh Jalur Hukum

Ganjar menyerukan agar Komisi II DPR RI segera memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan penjelasan terkait netralitas para kepala desa. 

“Apa yang terjadi di Boyolali, di Pemalang, mendorong kita untuk meminta klarifikasi dari Mendagri terkait sikap imparsial para kepala desa ini,” ujar Ganjar. 

Sumber: