Syarat dan Prosedur Mencairkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan Sesuai RUU Cipta Kerja
Syarat dan Prosedur Mencairkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan Sesuai RUU Cipta Kerja.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
Proses pelaporan PHK wajib disertai dengan bukti sah dari pemberi kerja, yang dilaporkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Komitmen untuk Bekerja Kembali
Peserta JKP harus berkomitmen untuk mencari dan kembali bekerja, yang nantinya akan diverifikasi melalui portal SIAPKerja milik Kemnaker.
Status Non-aktif sebagai Pekerja
Pemberi kerja harus melaporkan status non-aktif peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesegera mungkin setelah terjadi PHK.
Batas Waktu Pengajuan
Pengajuan klaim harus dilakukan maksimal tiga bulan sejak terjadinya PHK. Ini bertujuan untuk memastikan pencairan JKP dilakukan tepat waktu dan tidak terlambat.
Cara Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan
Setelah memenuhi seluruh persyaratan di atas, peserta dapat mengajukan klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan dengan mengikuti tahapan berikut ini:
1. Pelaporan PHK oleh Pemberi Kerja
Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data peserta yang terkena PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu maksimal tujuh hari kerja sejak PHK terjadi.
BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Sumsel Perkuat Sinergi UntukLindungi Pekerja
BACA JUGA:Mengurai Pentingnya Jaminan Sosial, Wabup Ogan Ilir Dorong Pemahaman Program BPJS Ketenagakerjaan
Pelaporan dapat dilakukan melalui portal Wajib Lapor Kemnaker pada laman wajiblapor.kemnaker.go.id, atau peserta juga dapat melaporkan sendiri melalui laman siapkerja.kemnaker.go.id.
2. Pengajuan Klaim oleh Peserta
Peserta yang telah terdaftar di portal SIAPKerja Kemnaker bisa memulai proses klaim dengan mengikuti langkah berikut:
Masuk ke laman siapkerja.kemnaker.go.id.
Buat Akun Baru atau masuk ke akun yang sudah ada, lalu pilih menu “Ajukan Klaim”.
Isi data yang diperlukan, termasuk nomor rekening bank dan NPWP (jika ada).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
