1.500 Laporan Dugaan Pelanggaran Masuk ke Bawaslu: Rekomendasi PSU Rendah

Selain mengulas jumlah laporan pelanggaran, Lolly menilai kinerja badan ad hoc selama Pilkada 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan Pemilu 2024. 

Salah satu indikatornya adalah rendahnya rekomendasi untuk pemungutan suara ulang (PSU).

BACA JUGA:Bawaslu Tegaskan Larangan Kampanye Selama Masa Tenang Pilkada 2024: Pelanggar Terancam Sanksi Pidana

BACA JUGA:Bawaslu Ogan Ilir Tertibkan Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang Pemilu

Badan ad hoc yang dimaksud mencakup panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga petugas ketertiban di tempat pemungutan suara (TPS).

"Kinerja mereka patut diapresiasi. Meskipun tantangan di lapangan tetap ada, tingkat profesionalisme dan akurasi dalam menjalankan tugas mereka semakin membaik," ujar Lolly.

Optimisme untuk Pemilu Serentak 2024

Meskipun masih ada ribuan laporan dugaan pelanggaran, keberhasilan menekan jumlah rekomendasi PSU mencerminkan bahwa proses pemilu semakin matang. 

Bawaslu bersama elemen masyarakat dan penyelenggara terus berupaya menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

BACA JUGA:Menjelang Masa Tenang, Bawaslu Prabumulih Gelar Apel Siaga

BACA JUGA:KSTI Desak Bawaslu Sumsel Usut Dugaan Politik Uang Paslon Matahati Lewat Pembagian Sembako

Dengan sisa waktu yang ada hingga pelaksanaan pemilu serentak berikutnya, pembenahan sistem, pelatihan badan ad hoc, dan penegakan hukum atas pelanggaran diharapkan menjadi prioritas utama untuk menciptakan pesta demokrasi yang bersih dan adil.

 

Sumber: