Ratusan Aset Pemkot Prabumulih Belum Bersertifikat, BPKAD Target Semua Tuntas di 2025

Ketika ditanya mengenai kendala yang dihadapi dalam pembuatan sertifikat aset daerah, Indra mengungkapkan bahwa masalah utama adalah belum ditemukannya alas hak untuk aset-aset tertentu, terutama yang berasal dari hibah Kabupaten Muara Enim saat pemekaran wilayah.

"Ada beberapa berkas yang sulit ditemukan, termasuk yang berasal dari hibah masyarakat. Selain itu, ada juga sengketa batas tanah dengan warga," jelasnya.

BACA JUGA:Tidak Lulus PPPK, Ratusan PHL Prabumulih Ngadu ke Dewan Minta Diperjuangkan Optimalisasi

BACA JUGA:Musim Penghujan, Kalaksa BPBD Prabumulih Serukan Waspada Banjir dan Ular Masuk Pemukiman

Menyikapi hal itu kata Indra, BPKAD sesuai arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memprioritaskan sertifikasi untuk aset-aset yang tidak bermasalah. "Kami menyelesaikan yang clean and clear terlebih dahulu.

Ini menjadi fokus kami, dan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah berkoordinasi untuk mempercepat proses ini," tambah Indra.

"Target kami adalah menyelesaikan 173 aset yang masih dalam proses, apalagi dengan adanya bantuan dari BPN. Kami akan kejar semuanya, kecuali 10 aset yang bermasalah dengan KAI," kata Indra.

Dijelaskannya, upaya untuk menyelesaikan sertifikasi aset ini merupakan langkah penting bagi Pemkot Prabumulih dalam menjaga kepemilikan dan pengelolaan aset daerah.

Sertifikat merupakan bukti hukum yang menunjukkan hak kepemilikan, sehingga sangat penting untuk mencegah sengketa di masa depan.

Selain itu, kepemilikan sertifikat juga akan mendukung pengembangan program-program pemerintah yang memerlukan adanya kepastian hukum atas penguasaan aset.

"Kami berharap dengan adanya sertifikat, kami bisa lebih mudah dalam melakukan pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik.

Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," pungkasnya. *

Sumber: