Ratusan Aset Pemkot Prabumulih Belum Bersertifikat, BPKAD Target Semua Tuntas di 2025

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Hingga awal Januari 2025, ratusan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih belum memiliki sertifikat resmi. Aset yang belum 

Selain itu, terdapat pula berbagai perkantoran seperti Dinas Pendidikan bersertifikat tersebut sebagian besar merupakan tanah di bawah jalan atau tanah jalan.

dan Kebudayaan, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, serta sejumlah fasilitas publik seperti SD Negeri 1 dan puskesmas.

"Dari total aset daerah kita sebanyak 449, yang sudah bersertifikat ditambah 10 sertifikat yang baru selesai, menjadi 276 aset yang sudah bersertifikat. Sisanya, 173 aset, masih dalam proses," ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, Wawan Gunawan, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau Aset Daerah, Indra Kurniawan, ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa, 7 Januari 2025.

BACA JUGA:Hindari Penipuan PPPK, Elman Ingatkan Honorer Tidak Percaya Iming-Iming Oknum Bisa Membantu Optimalisasi

BACA JUGA:Gelar Cofe Morning, Kapolres Prabumulih Ingatkan Bhabinkamtibmas untuk Menjadi Teladan dan Pengayom Masyarakat

Dikatakan Indra Kurniawan, memasuki tahun 2025 pemerintah kota (pemkot) Prabumulih menargetkan seluruh aset milik Pemkot Prabumulih sudah bersertifikat.

"Sesuai dengan arahan pimpinan, kami terus berupaya agar seluruh aset kami bersertifikat," tegas Indra. 

Untuk mewujudkan target tersebut sambung Indra Kurniawan, BPKAD telah mengajukan usulan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prabumulih.

Salah satu usulan yang telah siap untuk diterbitkan sertifikatnya adalah perumahan RITTA. "Kami tinggal melengkapi berkas pernyataan aset, setelah itu siap untuk terbit,” imbuhnya.

BACA JUGA:Pemohonan Pembuatan SKCK Membludak, Polres Prabumulih Tambah Loket Pelayanan

BACA JUGA:Patroli di Dunia Maya, Polres Prabumulih Berhasil Gagalkan Rencana Aksi Tawuran

Selain itu, ditahun 2025 ini pihaknya mendapatkan bantuan sertifikat dari Kementerian Agraria atau BPN untuk aset-aset yang berada di 25 desa dan kelurahan.

"Kami berharap 173 aset yang belum bersertifikat termasuk dalam wilayah yang mendapatkan bantuan tersebut sehingga prosesnya bisa dipercepat," imbuhnya.

Sumber: