Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Calon Provinsi Kepulauan Buton Terhambat Moratorium DOB

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Kabupaten Pulau Kabaena, Potensi Baru di Sektor Pertambangan dan Kelautan

Potensi ini dapat menjadi pilar utama pengembangan ekonomi di provinsi baru. 

Keindahan alamnya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kabupaten Buton Tengah

Wilayah ini memiliki potensi besar di sektor perikanan dan ekonomi berbasis maritim. 

Pengembangan kawasan pesisir dan budidaya perikanan menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kabupaten Buton Selatan

Kabupaten ini memiliki keunggulan di sektor agrikultur, terutama perkebunan dan pertanian. 

Selain itu, potensi wisata bahari seperti pantai dan pulau-pulau eksotis menjadi daya tarik utama.

Kabupaten Wakatobi

Sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia, Wakatobi diharapkan menjadi motor penggerak utama ekonomi Provinsi Kepulauan Buton. 

Dengan statusnya sebagai kawasan konservasi laut nasional, Wakatobi menawarkan keindahan alam bawah laut yang luar biasa, menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia.

Meskipun persiapan telah matang, proses pemekaran ini terhambat oleh kebijakan moratorium DOB yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat. 

Moratorium ini diterapkan dengan alasan efisiensi anggaran, potensi tumpang tindih kewenangan, dan evaluasi terhadap kinerja DOB yang sudah ada. 

Dalam konteks ini, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, masyarakat dan pemerintah daerah Kepulauan Buton terus mendorong agar moratorium ini segera dicabut, khususnya untuk wilayah dengan kesiapan yang sudah maksimal seperti Kepulauan Buton. 

Mereka berpendapat bahwa potensi besar wilayah ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Bagi masyarakat Kepulauan Buton, pembentukan provinsi baru ini tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan. 

Sumber: