Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Presidium KNP3 Dukung Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

SULAWESI TENGGARA, PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Presidium KNP3 Dukung Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton.

Latar Belakang Pemekaran

Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton di Sulawesi Tenggara telah menjadi wacana penting sejak beberapa waktu lalu. 

Ketua Presidium Komiter Nasional Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (KNP3-Kepton), Drs. Alimudin MSI, bersama Sultan Buton Izat Manarfa telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI. 

Hasil dari RDPU tersebut menunjukkan dukungan yang kuat dari DPR RI terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, meskipun saat ini masih terkendala oleh moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Intip Potensi Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Alasan Pergantian Nama Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

Sejarah dan Perjuangan

Usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, sebelumnya dikenal sebagai Provinsi Buton Raya, telah lama digaungkan.

Sejarah panjang ini menunjukkan tekad dan perjuangan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki pelayanan birokrasi. 

Dukungan yang datang tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari Sultan Buton serta Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, yang meskipun moratorium DOB belum dicabut, tetap memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan provinsi baru ini.

Alasan Pemekaran

Pemekaran wilayah ini didorong oleh beberapa alasan utama, termasuk rentang kendali pelayanan birokrasi yang terlalu luas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Dua Opsi Calon Ibukota Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

Sumber: