BUKALAPAK Ajukan Permohonan PKPU terhadap Harmas, Tuntut Pengembalian Dana Rp6,46 Miliar

BUKALAPAK Ajukan Permohonan PKPU terhadap Harmas, Tuntut Pengembalian Dana Rp6,46 Miliar.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
BACA JUGA:Markup Sewa Ruko di Prabumulih, Seorang Manajer Bisnis Development Ditangkap
Menurutnya, utang yang belum diselesaikan oleh Harmas telah memenuhi kriteria sebagai kewajiban yang jatuh tempo dan harus segera dituntaskan.
“Fakta-fakta yang kami ajukan sudah jelas. Bukalapak telah memenuhi kewajibannya, namun Harmas gagal menyediakan ruang perkantoran yang dijanjikan dan tidak mengembalikan dana deposit kami.
Kami berharap Pengadilan Niaga Jakarta dapat mengabulkan permohonan ini agar ada kepastian hukum dalam penyelesaian utang ini,” tambahnya.
Jika Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan Bukalapak, maka Harmas akan memasuki proses restrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan.
Dalam proses ini, Harmas diwajibkan menyusun skema pembayaran utang kepada kreditornya, termasuk Bukalapak.
Jika dalam waktu tertentu Harmas tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, statusnya dapat meningkat menjadi pailit.
Hal ini akan berdampak besar pada operasional perusahaan, termasuk kemungkinan likuidasi aset untuk melunasi utang.
Pengajuan PKPU oleh Bukalapak ini menjadi preseden penting dalam dunia usaha di Indonesia.
Kasus ini mengingatkan bahwa kontrak bisnis harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan bahwa perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius.
Kasus ini menarik perhatian para pelaku bisnis dan pengamat hukum komersial. Banyak yang menilai langkah Bukalapak sebagai tindakan tegas dalam menegakkan hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan.
Beberapa pengamat bisnis juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kontrak bisnis agar kasus serupa tidak terjadi di masa mendatang.
Menurut pakar hukum bisnis, perusahaan yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa harus memiliki dokumen yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
Dengan adanya PKPU ini, diharapkan terjadi perbaikan dalam tata kelola bisnis di Indonesia.
Tentang Bukalapak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: