KPK Sebut Alasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Mangkir dari Panggilan Penyidik Tak Wajar

BACA JUGA:PDIP Tunggu Arahan Megawati Setelah Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka oleh KPK

Pada 24 Desember 2024, penyidik KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus suap terkait Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto dan seorang advokat bernama Donny Tri Istiqomah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto berperan dalam mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Dapil Sumsel I,” ungkap Setyo Budiyanto.

Tak hanya itu, penyidik KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait kasus tersebut. KPK menduga Hasto turut serta dalam menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung.

Kasus dugaan suap Harun Masiku telah menjadi sorotan publik sejak lama. KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.

Pihak KPK juga meminta kepada semua pihak yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kami berharap semua pihak yang dipanggil dapat kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik untuk mempercepat penyelesaian kasus ini,” tegas Tessa Mahardhika.

Jika dalam pemanggilan kedua Hasto kembali mangkir, KPK memiliki wewenang untuk mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk upaya pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan semakin menguatnya bukti-bukti dalam kasus ini, publik menanti langkah tegas KPK dalam menuntaskan kasus yang telah berlarut-larut ini. Kejelasan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

Menurut para pakar hukum, gugatan praperadilan tidak otomatis menghentikan penyidikan suatu kasus. 

Praperadilan hanya menguji keabsahan penetapan tersangka dan legalitas prosedur yang dilakukan oleh penyidik. 

Jika gugatan praperadilan dikabulkan, maka status tersangka dapat dibatalkan. Namun, penyidik tetap dapat menerbitkan sprindik baru dengan bukti yang lebih kuat.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Ganjar Laksmana, menegaskan bahwa dalih praperadilan tidak dapat dijadikan alasan mangkir dari pemanggilan penyidik.

“Praperadilan adalah ranah pengujian formil, sementara penyidikan adalah ranah substantif. Penyidik tetap memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa seseorang, meskipun yang bersangkutan mengajukan praperadilan,” ujar Ganjar.

Sumber: