Kejati Sumsel Dalami Fee 20% Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel: Periksa Mantan Ketua Dewan Sebagai Saksi

PALEMBANG, PALPOS.ID - Kejati Sumsel Dalami Fee 20% Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel: Periksa Mantan Ketua Dewan Sebagai Saksi.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) semakin intensif mengusut dugaan kasus korupsi terkait fee 20 persen dari proyek pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banyuasin. 

Kepala Kejati Sumsel, Dr. Yulianto SH MH, dalam konferensi pers pada Selasa, 18 Februari 2025, menyampaikan bahwa pihaknya meragukan apakah fee tersebut hanya dinikmati oleh tersangka Arie Marta Redho (AMR), yang menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol DPRD Sumsel.

Menurut Yulianto, penyidik telah memperoleh cukup bukti untuk menetapkan AMR sebagai tersangka. 

BACA JUGA:Kejati Sumsel Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi: Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel Ditangkap di Jakarta

BACA JUGA:Kejati Sumsel Usut Dugaan Korupsi di Dinas PUPR dan UKPBJ Banyuasin: Saksi-saksi Segera Dipanggil

Bukti tersebut meliputi sejumlah bukti transfer serta aliran dana yang mengarah kepada AMR dari tersangka lainnya, Wisnu Andrio Fatra (WAF). 

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumsel juga telah mengidentifikasi sejumlah transaksi yang menunjukkan keterlibatan AMR dalam penerimaan fee proyek yang bersumber dari dana bantuan khusus.

Fee 20% dan Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Dalam penjelasannya, Kajati Sumsel menyebutkan bahwa fee 20 persen tersebut diterima AMR dari nilai kontrak proyek yang bersumber dari dana bantuan khusus Pemprov Sumsel. 

Namun, Yulianto mengungkapkan keraguannya bahwa AMR bertindak sendirian dalam kasus ini. 

BACA JUGA:Kejati Sumsel Tetapkan Mantan Sekda Palembang Harobin Mustofa Tersangka Korupsi: Ini Kronologinya

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Audiensi bersama Kejati Sumsel Sepakat Pastikan Pelayanan dan Kepatuhan Hukum

Dugaan adanya pihak lain yang turut menikmati fee tersebut semakin kuat, sehingga Kejati memanggil beberapa saksi dari DPRD Sumsel, termasuk Anita Noeringhati yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel.

“Kami ingin memastikan apakah ada keterkaitan dengan pejabat lain di DPRD Sumsel. 

Sumber: