Tidak Miliki Amdal, Perusahaan Tambang Harus Diberi Sanksi

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Baru-baru ini masyarakat di Bumi Serasan Sekundang dikagetkan adanya pernyataan tegas dari Anggota DPRD Muara Enim dalam Rapat Komisi I yang meminta PT Royaltama Mulya Kencana (PTRMK) dan PT Tambang Batubara Banyu Enim (PTTBBE) yang beroperasi di wilayah Gunung Megang ditutup.

Kejadian ini diawali tidak kunjung selesainya permasalahan warga akibat terdampak limbah aktivitas pertambangan dan disposal perusahaan ini.

Selain itu, tidak miliki amdal dan perusahaan tambang harus diberi sanksi.

Apalagi Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto Sutopo SPd, bahkan mengultimatum dalam 1 bulan perusahaan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

BACA JUGA:Buron 2 Tahun, DPO Polsek Gunung Megang Ditangkap

BACA JUGA:Jumat Berkah Bagikan Makanan Bergizi

"Selain itu, dalam rapat terungkap juga persoalan izin amdal jalan PTRMK dan PTTBBE, yang diduga belum dimiliki oleh perusahaan," ujar Advokat juga Dosen FH Unsan Muara Enim Dr Firmansyah SH MH, Minggu 23 Februari 2025.

Khusus mengenai izin amdal, kata dia, jika benar adanya menarik untuk kita cermati sesama baik itu pemerintah, legislatif dan lapisan masyarakat.

Jika menyoroti dari aspek hukum lingkungan serta bagaimanakah pengawasan yang mestinya dilakukan oleh instansi terkait.

Bahwa Pasal 28H UUD 1945 mengamanatkan, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

BACA JUGA:Muara Enim Dorong Kesetaraan Gender Melalui Koordinasi dan Sinkronisasi PUG

BACA JUGA:Bahas Keamanan Wilayah Rambang

Maka, sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungannya dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terakhir diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang secara teknis diatur dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pertambangan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengindentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan pertambangan.

Sumber: