Kejaksaan Agung Ungkap Praktik Pengoplosan BBM Pertamax: Bantahan dari Pertamina Patra Niaga

Proses pencampuran yang dilakukan hanya sebatas penambahan zat aditif dan pewarna untuk membedakan produk.

"Pertamina Patra Niaga tidak memiliki fasilitas blending yang dapat mengubah RON. Proses blending yang dilakukan hanya untuk menambahkan zat aditif dan pewarna. Bukan untuk meningkatkan kadar oktan," jelasnya.

BACA JUGA:Kejaksaan Agung RI Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024: Menjaga Netralitas Demokrasi

BACA JUGA:Korupsi Timah Harvey Moeis: Puluhan Tas Mewah Sandra Dewi Ikut Disita Kejaksaan Agung

Meskipun menghormati pernyataan dari Mars Ega, Abdul Qohar menegaskan bahwa temuan penyidikan menunjukkan fakta sebaliknya. 

Praktik pengoplosan BBM ini diduga telah berlangsung selama lima tahun, dari 2018 hingga 2023. 

BBM beroktan rendah dicampur dengan BBM beroktan tinggi dan dijual ke masyarakat dengan harga BBM beroktan tinggi.

"Fakta-fakta dan alat-alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu. RON 88 di-blending dengan RON 92, lalu dijual ke masyarakat seharga RON 92," tegas Qohar.

BACA JUGA:Sandra Dewi Sayangkan Kejaksaan Agung Sita 88 Tas Mewah Miliknya Dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah Sang Suami

BACA JUGA:Kejaksaan Agung Tetapkan Harvey Moeis sebagai Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi PT Timah Rp271 Triliun

Selain praktik pengoplosan, penyidikan Kejagung juga mengungkap beberapa modus operandi lain dalam kasus korupsi ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Beberapa di antaranya adalah:

Pengadaan Impor BBM Tidak Sesuai Spesifikasi: PT Pertamina Patra Niaga diduga mengimpor BBM RON 90, namun dalam dokumen pengadaan tercantum sebagai BBM RON 92. Pembayaran dilakukan sesuai harga BBM RON 92, meskipun produk yang diterima memiliki oktan lebih rendah.

Permufakatan Jahat dengan Broker Minyak: Ada indikasi persekongkolan antara petinggi PT Pertamina Patra Niaga dengan broker minyak mentah dalam menentukan harga impor dan pemenang tender pengadaan minyak. 

Praktik ini merugikan negara karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan nilai pasar yang wajar.

BACA JUGA:Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Menteri Kominfo Jhonny G Plate Ditahan Kejaksaan Agung di Rutan Salemba

Sumber: