Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Moratorium DOB Menjadi Hambatan Pembentukan Provinsi Berau Raya

Sebagai strategi, masyarakat dan pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah berikut:

Menyusun Kajian Kelayakan: 

Studi akademis dan kajian mendalam mengenai manfaat ekonomi, sosial, dan administrasi harus disiapkan dengan matang.

Melakukan Lobi Politik: 

Komunikasi dengan DPR, DPD, dan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pencabutan moratorium DOB.

Meningkatkan Infrastruktur: 

Pemerintah daerah dapat berinvestasi lebih dahulu dalam pembangunan jalan, bandara, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung kelayakan pemekaran.

Wacana pembentukan Provinsi Berau Raya memiliki dasar yang kuat, baik dari segi luas wilayah, potensi ekonomi, maupun kepentingan pelayanan publik. 

Namun, hambatan terbesar yang harus dihadapi adalah moratorium DOB yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.

Langkah selanjutnya bergantung pada bagaimana masyarakat Berau dan pemangku kebijakan daerah dapat menyusun strategi untuk meyakinkan pemerintah pusat agar memberikan izin pemekaran. 

Dengan persiapan yang matang dan dukungan luas, bukan tidak mungkin Provinsi Berau Raya bisa menjadi kenyataan di masa depan.

Sumber: