34 Bus Diberangkatkan untuk Mudik Bareng Lintas 4 Kementerian

“Seluruh pengemudi telah lolos tes urin, dan kesehatan, kemudian setiap bus juga telah dipersiapkan sesuai dengan standar keselamatan yang tinggi serta fasilitas yang nyaman untuk mendukung perjalanan jauh,” ungkap Risman. 

Secara terpisah, Karo Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun menambahkan bahwa pada dasarnya kegiatan mudik bareng ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

BACA JUGA:Teror Kepala Babi di Kantor Tempo: Ancaman Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia

BACA JUGA:Kasus Kabut Asap di Sumatera Selatan: Belasan Saksi Berikan Keterangan di Persidangan

"Pada dasarnya Kegiatan ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya sejak Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian teknis di bawah satu kementerian koordinator."

ujar mantan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara tersebut.

Akan tetapi, Ronald menjelaskan bahwa setelah terjadinya transformasi terhadap Kemenkumham di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, maka pelaksanaan kegiatan ini tentunya menjadi ajang kolaborasi dan sinergi di antara empat kementerian tersebut.   

"Sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi, maka pada tahun ini kegiatan mudik bersama dilaksanakan oleh empat kementerian dan tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini," tuturnya.  

Peserta mudik dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu sebanyak 35 orang, dari Kementerian Hukum sebanyak 784 orang.

Selain itu, dari Kementerian Hak Asasi Manusia sebanyak 37, serta dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 304. 

34 jumlah armada bus telah disiapkan oleh mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian IMIPAS, yaitu dari Bank BRI sebanyak 11 unit, Bank BNI sebanyak 7 unit, dan dari Bank Mandiri sebanyak 7 unit.

Kemudian, dari PT. Telkom sebanyak 5 unit, dari PT. Solusi Bangun Indonesia sebanyak 2 unit, dan sisanya dari internal kementerian.*

Sumber: