Wakil Menteri Hukum Apresiasi Capaian Pembentukan Posbankum pada Kanwil Kemenkum Sumsel

Wakil Menteri Hukum Apresiasi Capaian Pembentukan Posbankum pada Kanwil Kemenkum Sumsel-foto:dokumen palpos-
PALPOS.ID - Penyusunan Renstra menjadi hal penting bagi Kementerian Hukum sebagai acuan dalam mencapai visi misi lima tahun kedepan.
Renstra Kemenkumham Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) pembangunan hukum nasional, yang memuat arah kebijakan, prioritas program, serta target kinerja yang terukur dan berkelanjutan di seluruh unit kerja, termasuk Kantor Wilayah.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dari Graha Pengayoman Jakarta, dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah, Selasa (29/4).
Dalam giat proses penyusunan Renstra tersebut, Kanwil Sumsel berkesempatan untuk melakukan audiensi secara virtual dengan Wakil Menteri Hukum bersama dengan tiga Kanwil lainnya yakni Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora menyatakan, jajarannya siap mendukung penuh penyusunan Renstra di wilayah.
Kakanwil Kemenkum Sumsel memaparkan beberapa capaian penting pada triwulan I yang sudah terlaksana di wilayahnya, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga pelosok desa.
“Pada pelaksanaan bantuan hukum, Kanwil Sumsel telah membentuk Posbankum terbanyak diantara seluruh Kanwil yaitu 401 Posbankum, sehingga menurutnya program ini dapat menjadi salah satu poin penting dalam penyusunan Renstra Kementerian Hukum. Mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi salah satu gagasan penting dan kami berharap penguatan dan arahan lebih lanjut untuk penyusunan Renstra tematik yang tepat” lanjutnya.
Menanggapi masukan ini, Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemda dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan koordinasi dalam program Posbankum.
BACA JUGA:Ini 7 Program Prioritas Gubernur Herman Deru Dalam Pemerataan Kesejahteraan Rakyat di Sumsel
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Muratara Melalui BKBK
Wamenkum juga berharap adanya masukan-masukan dari Kanwil Sumsel untuk mencapai keberhasilan ini agar dapat diikuti di Kanwil lainnya.
“Bantuan hukum sangat penting sekali terutama dalam mencapai misi Kemenkum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.“
Selain daripada program ini, Kakanwil Agato kedepan juga akan fokus pada program pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: