Wagub Sumsel Cik Ujang Dorong Digitalisasi dan KAD sebagai Strategi Tangkal Inflasi Daerah

PALPOS.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menekan laju inflasi.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, saat membuka Rapat Koordinasi, Capacity Building, dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumsel, Selasa (8/7/2025), di Ballroom Hotel Novotel Palembang.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan bahwa inflasi Sumatera Selatan pada semester pertama tahun 2025 tercatat sebesar 1,88% (year to date), yang masih berada dalam rentang target nasional yaitu 2,5% ±1%.

Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis.

BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Ajak TPID Kabupaten/Kota Aktif Kendalikan Inflasi Lewat Rakor dan Capacity Building

BACA JUGA:DPRD dan Gubernur Sumsel Sepakat, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disahkan

“Pemprov Sumsel mendorong langkah konkret seperti Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sebagai strategi untuk menekan inflasi,” ujar Cik Ujang.

Ia menambahkan bahwa upaya ini tidak hanya untuk jangka pendek, melainkan juga sebagai fondasi ketahanan pangan daerah.

Kerja sama lintas wilayah dianggap penting untuk memastikan pasokan dan distribusi komoditas berjalan lancar di seluruh kabupaten/kota.

Digitalisasi Jadi Kunci Penguatan Ekonomi Daerah

BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Buka Evaluasi Budaya Kerja ASN: Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Baik

BACA JUGA:Buka PKN Tingkat II, Gubernur Herman Deru: Pemimpin Harus Solutif, Bukan Sekadar Pemegang Jabatan

Tak hanya fokus pada sektor pangan, Pemprov Sumsel juga menunjukkan komitmen terhadap percepatan digitalisasi keuangan daerah.

Cik Ujang menyampaikan dukungannya terhadap program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang menurutnya mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ketika masyarakat merasa nyaman membayar secara digital, maka PAD meningkat dan manfaatnya akan kembali ke masyarakat,” ungkapnya.

Program ini sejalan dengan transformasi digital nasional dan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Inisiasi Kolaborasi dengan Fakultas Hukum untuk Penempatan Mahasiswa KKN di Posbakum Desa/Kelu

BACA JUGA:Festival Seni Tradisi Sumsel 2025: Sinergi Budaya dan Ekonomi Kreatif untuk Daya Saing Daerah

BI Soroti Komoditas Potensial Picu Inflasi Semester II

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, menyampaikan bahwa ada empat kelompok komoditas yang perlu diwaspadai karena berpotensi mendorong inflasi pada semester kedua 2025.

Keempat sektor tersebut adalah makanan, transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan.

Bambang juga menyoroti potensi inflasi inti yang berasal dari kenaikan harga emas, kopi, serta bahan pangan utama seperti beras, cabai, dan daging ayam ras.

Sebagai solusi jangka menengah dan panjang, Bank Indonesia merekomendasikan beberapa langkah strategis seperti pemanfaatan teknologi pertanian (misalnya padi terapung), penguatan program GSMP, serta pembentukan kelembagaan petani yang lebih tangguh.

Dukungan Pusat dan Lintas Sektor Diperkuat

Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat nasional, termasuk Asisten Deputi Pengembangan BUMN Kemenko Perekonomian RI, Mochamad Edy Yusuf, serta para kepala daerah se-Sumatera Selatan, perwakilan OJK, BPS, BMKG, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel.

Langkah sinergis lintas sektor ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat Sumsel.

Sumber: