Pemprov Sumsel Tegaskan Komitmen Selesaikan Honorer, Sekda: Kami Sudah Bersurat ke BKN dan Menpan

PALPOS.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan status tenaga honorer yang hingga kini masih belum mendapatkan kejelasan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Candra, M.H., saat menerima Forum Koordinasi Tenaga Honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) R4 Provinsi Sumsel, Selasa (15/7/2025), di Ruang Rapat Setda Sumsel.

 

Pertemuan ini menjadi momen silaturahmi sekaligus forum penyampaian aspirasi dan kendala teknis yang dialami para honorer, terutama terkait pengangkatan P3K dan formasi yang masih belum terisi.

 

Pemprov Tegas Ikuti Regulasi Pusat

BACA JUGA:Swarna Songket Nusantara Siap Digelar di Palembang, Ajang Promosi Wastra Sumsel ke Panggung Nasional

BACA JUGA:RPJMD 2025-2029 Jadi Arah Baru Pembangunan Sumsel, Wagub Sampaikan Jawaban Gubernur

Sekda Edward menyampaikan bahwa P3K merupakan solusi dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan status tenaga honorer secara bertahap.

Ia menyatakan bahwa setelah P3K diberlakukan, instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan merekrut honorer, kecuali untuk kebutuhan terbatas yang bersifat outsourcing.

 

“Optimalisasi itu sepenuhnya ditentukan oleh BKN.

Jadi di luar kendali kami di daerah,” tegasnya.

BACA JUGA:Rakernas Perhiptani di Sumsel, Tonggak Baru Sinergi Penyuluh dan Pemerintah

BACA JUGA:Terima Staf Presiden, Gubernur Herman Deru Tegaskan Sumsel Siap Dukung Ketahanan Pangan Nasional

 

Edward mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel telah mengirimkan surat resmi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk meminta kejelasan terkait status P3K paruh waktu dan formasi kosong.

 

“Sampai saat ini belum ada penjelasan teknis maupun regulasi terkait P3K Paruh Waktu. Namun kami tetap berupaya agar semua formasi bisa terserap maksimal,” katanya.

 

Gubernur Herman Deru Peduli dan Responsif

Sekda juga menegaskan bahwa Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, sangat peduli terhadap penyelesaian status tenaga honorer.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Sosialisasikan Kekayaan Intelektual kepada Pelajar Sekayu dalam MubaEduTalk 2025

BACA JUGA:Rumah Sakit di Sumsel Jadi Perhatian Staf Presiden, Herman Deru Siap Percepat Revitalisasi

Pemprov Sumsel telah mengikuti seluruh prosedur nasional, termasuk tidak lagi membuka rekrutmen honorer baru dan mengikuti proses seleksi serta usulan optimalisasi formasi.

 

“Pak Gubernur tidak tinggal diam. Semua proses kami ikuti, dan komunikasi dengan pusat terus kami jalin,” tambah Edward.

 

Forum Honorer Minta Optimalisasi Formasi Kosong

Perwakilan Forum Koordinasi P3K R4 Provinsi Sumsel, Faisal Fani, menyampaikan harapan besar dari tenaga honorer agar formasi kosong sebanyak kurang lebih 900 dapat segera dioptimalkan.

Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai regulasi teknis pengangkatan P3K paruh waktu.

 

“Kami berharap agar pengajuan optimalisasi bisa diajukan kembali oleh Pemprov dan benar-benar tepat sasaran,” ujar Faisal.

 

Ia menambahkan bahwa komunikasi terbuka seperti ini penting untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi tenaga honorer di daerah.

 

Sinergi dan Komitmen Bersama

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk terus menjalin komunikasi antara Pemprov Sumsel dan Forum Koordinasi P3K.

Harapannya, sinergi antara pemerintah dan tenaga honorer mampu menciptakan solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi nasional.

 

Dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan langkah-langkah strategis yang telah diambil, penyelesaian status tenaga honorer di Sumsel diharapkan segera menemukan titik terang.

Sumber: