Pimpin Rapat Koordinasi, Wali Kota H Arlan Tekankan Sinergi dan Penguatan Kinerja Pemerintahan

Menurutnya, tanpa adanya koordinasi yang baik, setiap kebijakan dan program pembangunan akan sulit terlaksana secara efektif.

Suami Hj Linda Apriana Arlan mencontohkan, sebuah program pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas PUPR, tetapi juga membutuhkan dukungan dari dinas lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, bahkan camat dan lurah yang mengetahui kondisi wilayah masing-masing.

BACA JUGA:Sat Intelkam Polres Prabumulih Terima Penyerahan Dua Pucuk Senjata Api Rakitan dari Masyarakat

BACA JUGA:Disergap Ipda Rinto Bulek, Kurir Narkoba di Prabumulih Nekat Telan Barang Bukti Sabu-Sabu

“Keberhasilan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak bisa dicapai hanya dengan kerja satu OPD saja. Semua harus saling mendukung, saling mengisi, dan bersinergi. Dengan begitu, masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Selain sebagai forum koordinasi rutin, rakor ini juga menjadi wadah untuk membahas isu-isu strategis yang sedang dihadapi Kota Prabumulih.

Dalam kesempatan itu, sejumlah kepala OPD menyampaikan laporan terkait program kerja yang telah berjalan, kendala di lapangan, serta usulan untuk tindak lanjut ke depan.

Isu-isu strategis yang dibahas meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM dan pasar lokal, isu lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah dan penghijauan kota.

Kemudian, upaya pencegahan dan penurunan angka stunting melalui program lintas sektor, dan strategi menjaga stabilitas harga pangan serta pengendalian inflasi daerah.

Dengan adanya forum ini, pemerintah berharap setiap persoalan dapat segera dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor.

Lebih jauh, Cak Arlan menyampaikan bahwa rakor ini juga dimanfaatkan untuk menyusun langkah tindak lanjut.

Setiap OPD diharapkan mampu mengimplementasikan hasil rapat ke dalam program kerja nyata yang bisa dirasakan masyarakat.

“Kita tidak ingin rapat hanya menjadi forum seremonial. Yang lebih penting adalah tindak lanjutnya.

Setiap kebijakan yang sudah kita sepakati harus benar-benar dilaksanakan di lapangan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Arlan.

Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai progres program pembangunan maupun pelayanan publik.

Sumber: