BANTEN, PALPOS.ID - Rencana Pembentukan Provinsi Tangerang Raya: Kajian Mendalam dari Sudut Pandang Akademisi di Banten.
Rektor Universitas Islam Syeh-Yusuf (Unis) Tangerang, Mas Iman Kusnandar, menjadi sorotan perhatian setelah menyuarakan pandangannya terkait rencana pembentukan Provinsi Tangerang Raya.
Keprihatinan terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat di tingkat bawah menjadi landasan utama dalam pernyataannya.
Menurut Mas Iman, pembentukan provinsi ini bukan semata-mata karena ketidaksukaan terhadap pemimpin saat ini, melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat.
BACA JUGA:Tangerang Raya Akan Pisah dari Banten dan Membentuk Provinsi Baru: Fakta atau Isu?
BACA JUGA:Ini Calon Ibukota Provinsi Tangerang Raya Hasil Pemekaran Banten Saingi Kabupaten Serang
Dalam wawancara dengan wartawan beberapa waktu yang lalu, ia menjelaskan, "Sebagai seorang akademisi, saya berpendapat bahwa kajian ini seharusnya menjadi prioritas, dan Tangerang saat ini paling siap dalam berbagai aspek untuk menjadi provinsi".
Ditanya lebih lanjut mengenai persiapan Tangerang untuk memisahkan diri dari Banten, Mas Iman menyatakan bahwa dari segi kajian wilayahan teknis, Tangerang secara holistik memang lebih siap.
Namun, ia menekankan perlunya melihat desain besar negara dan kondisi aktualnya.
"Elite di Tangerang harus melihat terlebih dahulu grand design Negara ini, karena kondisinya sedang seperti ini," ujarnya.
BACA JUGA:Provinsi Banten: Realitas dan Tantangan Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Tangerang Raya
BACA JUGA:Dinamika Pemekaran Wilayah di Pulau Jawa: Fokus Pada Jawa Tengah dan Tangerang Raya di Banten
Meskipun memisahkan diri dari Banten terlihat memungkinkan secara teknis, Mas Iman tetap menegaskan bahwa keputusan ini harus diambil dengan cermat.
"Saya katakan, Tangerang bisa menjadi provinsi hari ini jika memang diinginkan. Tetapi, kita tidak boleh terjebak dalam keputusan yang didasarkan hanya pada ketidaksukaan terhadap pihak di Banten. Kita harus memikirkan dampaknya secara menyeluruh, termasuk anggaran dari pemerintah pusat," paparnya.
Tanggapan dari Mas Iman ini membuka ruang diskusi luas, mengingat kompleksitas dan dampak pembentukan provinsi baru tidak hanya dari segi administratif, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.