Usulan Biaya Haji Naik Siginifikan, MUI Lubuklingau Prihatin

Usulan Biaya Haji Naik Siginifikan, MUI Lubuklingau Prihatin

KH Syaiful Hadi, Ketua MUI Kota Lubuklinggau--Foto : Yati

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Lubuklinggau, KH Syaiful Hadi, prihatin dengan kabar usulan kenaikan biaya haji yang signifkan. Pasalnya Calon Jemaah Haji (CJH) sudah lebih dahulu menabung untuk mendapatkan kursi sebelum diberangkatkan.

‘Harusnya tabungan itu menjadi qirad atau investasi dari CJH,"ujarnya ketika dimintai tanggapannya oleh palpos, Rabu, 25 Januari 2023.

Menurut Syaiful, kalau hitunga kasat mata harusnya biaya haji itu lebih murah. Karena ada pendapatan dari penabungan itu. ‘Kalau kita melakukan deposit syariah misalnya, mustinya ada hasilnya,’ tegasnya.

Kalau bijaksana, pemerintah seharusnya menjadikannya tabungan haji itu sebagai qirad atau investasi CJH seperti yang terjadi di Negara lain. ‘Jadi kita nitip duit sama pemerintah dalam bentuk qirad atau investasi tapi diperuntukan haji, manakalah dikelolah oleh negara atau kelolah tabung haji ada profitnya, ’ terang Syaiful.

BACA JUGA:Atasi Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem, Pemkot Lubuklinggau Alokasikan Dana Rp 6 Miliar

BACA JUGA:48 Event Bakal Digelar di Lubuklinggau, Walikota Pesan Ini

Dengan begitu tambahnya, semestinya biaya haji lebih murah karena ada profit tadi. Lantas mengapa sekarang justru bertambah mahal. Seolah-olah mereka yang sudah menabung lama bahkan ada yang sudah puluhan tahun baru mau berangkat sekarang. ‘Wajar  kalau bangsa kita ini bertanya, lalu ada yang duga-duga yang bisa saja masuk kategori su uzon,’ kata Saiful.

Tetapi tambahnya, tingginya angka kenaikan biaya  haji yang diusulkan pemerintah bisa saja ada pertimbangannya sendiri. ‘Nah pertimbangan ini harusnya transparan, terbuka disampaikan narasinya,’ ucap Syaiful.

Kalaupun ada kenaikan, lanjut Saiful, harusnya  tidak bisa juga dipukul rata. Misalnya untuk mereka yang sudah menabung puluhan tahun kenaikannya mungkin tidak 100 persen, bisa hanya 50 persen.

Bila tidak ada tranparansi dalam pengelolaan dana haji, maka menjadi wajar jika dipertanyakan. Sehingga berkembang isu seperti selama ini bahwa pelaksanaan haji itu  “ATM” besar. ‘Itukan isu tidak jelas,’ ujarnya.

BACA JUGA:Pelantikan PPS di SMart Hotel Diwarnai Mati Lampu, Wawako Pesan Ini

BACA JUGA:Biaya Haji Naik, Ini tanggapan CJH

Ditegaskan Syaiful, bila ada tranparansi dari pemerintah tentang pengelolaan dana haji dan kenaikan tarif itu jelas peruntukannya, MUI Kota Lubuklinggau akan membantu menjelaskan kepada umat. Sebaliknya jika tidak ada tranparansi pengelolaan dan haji dan juga peruntukan kenaikan biaya itu, maka MUI Kota Lubuklinggau pastikan berada bersama umat. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: