Kabupaten Dharmasraya Calon Ibukota Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi

DHARMASRAYA, PALPOS.ID – Kabupaten Dharmasraya calon ibukota Provinsi Sumatera Tengah pemekaran gabungan 3 provinsi. Yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau.

Bahkan, sudah ada lahan untuk rencana perkantoran terpadu Pemprov Sumatera Tengah dikawasan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya tersebut.

Informasinya, penetapan Kabupaten Dharmasraya sebagai ibukota Provinsi Baru itu sesuai kesepakatan para inisiator. Dimana, memilih kabupaten dengan 11 kecamatan dan 52 nagari itu.

Alasannya karena kabupaten yang memiliki luas wilayah 2.961 kilometer persegi itu memiliki fasilitas dan berada di antara kabupaten calon daerah Provinsi DOB Provinsi Sumatera Tengah.

BACA JUGA:Ini Tanggapan Kepala Daerah Terkait Usulan Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi

BACA JUGA:Ini Progres Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah Pemekaran Gabungan 3 Provinsi, Ternyata...

Usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah pemekaran gabungan 3 provinsi terus mengambang, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.

Hal itu sangat wajar, sebab usulan Provinsi Sumatera Tengah sendiri merupakan aspirasi warga dan tokoh masyarakat dari daerah asal yang tergabung provinsi baru tersebut.

Jika benar-benar terwujud, maka Provinsi Sumatera Tengah bakal memiliki jumlah penduduk 1.84 juta jiwa, dan luas wilayah 23.1 ribu kilometer persegi.

Akan tetapi masih terjadi pro dan kontra terkait hal itu. Dan Ini tanggapan kepala daerah terkait usulan Provinsi Sumatera Tengah pemekaran gabungan 3 provinsi.

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan Pilih Provinsi Puncak Andalas atau Sumatera Tengah

BACA JUGA:2 Wisata Eksotis Kabupaten Solok Selatan Daerah Calon Provinsi Baru Pemekaran Provinsi Sumatera Barat

Diantaranya tanggapan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy beberapa waktu yang lalu. Dimana, Audy Joinaldy mengaku tahu Provinsi Sumatera Tengah dari media sosial.

Akan tetapi, Audy Joinaldy menegaskan jika Kemendagri hingga saat ini masih menetapkan moratorium DOB untuk pemekaran wilayah atau pemekaran daerah.

Sumber: