Wacana Pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR) Terus Bergulir

Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Kadubun, telah menyetujui rencana ini, meskipun menekankan bahwa dukungan dari semua pihak sangat penting.

"Kita semua berharap pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya tidak dipersulit, walau perjuangan ini tidak mudah. Yang jelas, dalam proses pemekaran ini butuh dukungan semua pihak agar bisa terwujud," ujar Kadubun.

Sampai saat ini, lima kabupaten dan kota telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan Provinsi Maluku Tenggara Raya. 

Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanibar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, semuanya berkomitmen untuk menjadi bagian dari perubahan ini.

Rencana menetapkan ibukota Provinsi Maluku Tenggara Raya di Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanibar, juga telah diumumkan, menandakan langkah konkret dalam mewujudkan perubahan ini.

Namun, tidak hanya Provinsi Maluku Tenggara Raya yang mengalami perubahan. Terdapat rencana pembentukan 13 kabupaten daerah otonomi baru yang merupakan pemekaran dari delapan kabupaten yang sudah ada.

Kelima daerah otonomi baru yang sudah mendapat persetujuan untuk dilakukan kajian melibatkan Kabupaten Kei Besar (pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara), Kabupaten Kepulauan Terselatan (pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya).

Kemudian, Kabupaten Tanimbar Utara (pemekaran Kabupaten Tanimbar), Kabupaten Aru Perbatasan (pemekaran Kabupaten Aru), dan Kota Bula (pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur).

Selain kelima daerah tersebut, terdapat delapan kabupaten DOB lainnya yang sedang diusulkan, yaitu Kabupaten Gerom Wakate, Kabupaten Lease, Kabupaten Seram Utara, Kawasan Khusus Kota Banda, Kota Kepulauan Huamual, Kabupaten Jazira Leihitu, Kabupaten Talabatai, dan Kabupaten Buru Kayeli.

Wacana ini menarik perhatian banyak pihak, dan masyarakat diajak untuk turut serta dalam mendiskusikan masa depan wilayah Maluku. *

Sumber: