Tantangan Kesejahteraan: Daerah Kaya Sumber Daya Alam Namun Penduduk Miskin Paling Banyak di Sumatera Selatan

BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan: Antara Kendali Pelayanan dan Pemerataan Pembangunan

Pemekaran wilayah administratif, khususnya dari kabupaten/kota hingga provinsi, terus menjadi sorotan meskipun Pemerintah Pusat belum mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB). 

Salah satu contohnya adalah pemekaran Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). 

Meskipun rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan masih menjadi alasan utama, dua kabupaten daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Lahat, yakni Kabupaten Kikim Area dan Kabupaten Besemah, menjadi sorotan utama.

Kabupaten Kikim Area: Menggagas Pembangunan Baru

Pertama-tama, Kabupaten Kikim Area, hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat, menarik perhatian dengan luas wilayah 1.49 ribu kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 102 ribu jiwa. 

BACA JUGA:Pemekaran Daerah di Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan: R2L dan Gelumbang Menjadi Sorotan

BACA JUGA:Kota Lubuklinggau di Sumatera Selatan: Potret Peluang Menjadi Ibukota Provinsi Sumselbar

Deklarasi Kabupaten Kikim Area dilakukan pada 16 September 2004, menandai langkah awal menuju pemerintahan sendiri. 

Dengan kelima kecamatan, yaitu Kikim Timur, Kikim Tengah, Kikim Barat, Kikim Selatan, dan Pseksu, Kabupaten ini menjanjikan potensi ekonomi dari sektor batubara, minyak dan gas bumi, serta perkebunan.

Pemimpin yang telah ditunjuk, Drs H Chozali Hanan MM, sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kota Prabumulih dan anggota DPRD Lahat setelah pensiun. 

Kabupaten Kikim Area berusaha untuk mandiri dengan mengandalkan sumber daya alamnya. 

BACA JUGA:Provinsi Sumselbar Menjadi Alternatif Pemekaran di Sumatera Selatan: Potret Kesiapan dan Tantangan

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Muncul 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru

Dengan ibukota direncanakan di Desa Bungamas, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten ini menjanjikan perkembangan signifikan dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Sumber: