Pastikan Target Kinerja Triwulan I Berjalan Baik, Tim Divisi Adminitrasi Kemenkumham Sumsel Kunjungi UPT

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Kampanyekan Pembangunan Zona Integritas

Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap UPT dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan Kemenkumham Sumatera Selatan dalam upaya reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam sambutannya, Hamsir juga menekankan pentingnya kerja sama antara UPT dan Tim Divisi Administrasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi birokrasi di lingkungan Kemenkumham Sumatera Selatan.

Ia juga mengapresiasi kerja keras dan dedikasi dari seluruh pegawai UPT dalam menjalankan tugas mereka dengan baik.

BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Serahkan SK Pembentukan Pokja Pengawasan Indikasi Geografis

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Dorong Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kota Lubuklinggau
Menanggapi hasil monev ini, Kasubbag Pengelola Keuangan dan BMN, Benni Risky, menyatakan bahwa hasil monev ini akan menjadi dasar untuk penyusunan langkah-langkah perbaikan dan pembenahan yang diperlukan di setiap UPT.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi serta pengelolaan keuangan di setiap UPT.

Kegiatan monev ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kemenkumham Sumatera Selatan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi terkait lainnya.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Gelar Rapat Koordinasi Perancang Peraturan Perundang- Undang se- Sumsel

BACA JUGA: Peringati Isra' Mi'raj 1445 H, Pegawai Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Ceramah Keagamaan

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenkumham Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kemenkumham Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan di lingkungan instansi tersebut. ***

Sumber: