Stranas PK Gelar Rapat Koordinasi untuk Mendorong Sinergi BUMN dan BUMD di Sumatera Selatan
--
BACA JUGA: Bank Sumsel Babel dan Pemprov Sumsel Gelar Pasar Murah: Solusi Terjangkau Hadapi Inflasi
Sebagai upaya pencegahan korupsi, Stranas PK mendorong aksi untuk memperkuat pengawasan badan usaha pemerintah melalui beberapa langkah.
Salah satunya adalah dengan perizinan pendirian BUMD berbasis digital, yang diharapkan dapat mempermudah proses pengawasan dan monitoring.
Selain itu, regulasi kolaborasi antara BUMN dan BUMD juga diperlukan untuk memastikan terjalinnya sinergi yang baik antara keduanya. Penerapan manajemen risiko juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi ini.
BACA JUGA:KPPU dan Pemprov Sumsel Sepakat Perkuat Persaingan Usaha Sehat
BACA JUGA:Plt Gubernur Sumsel Apresiasi PTPN I Regional 7 Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang memberikan mandat dan fokus serta sasaran yang jelas.
Saat ini, pelaksanaan aksi Stranas PK telah memasuki periode kedua. Terdapat total 163 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 61 Kementerian/Lembaga (K/L/D) dan 102 Pemerintah Daerah (Pemda) yang diberi mandat untuk melaksanakan 15 Aksi Pencegahan Korupsi pada periode 2023-2024.
BACA JUGA:Semen Baturaja Dianugerahi Penghargaan Pembinaan Terbaik Tenaga Kerja Perempuan oleh Provinsi Sumsel
BACA JUGA:September 2023 Laba Bank Sumsel Babel Tembus Rp587.83 Miliar
Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Stranas PK dalam membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.
Semua pihak, termasuk BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat bersinergi dan berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi ini untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. ***
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
