Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku: Sambut Perubahan Besar Melalui Otonomi Baru Maluku Tenggara Raya

Aspirasi dan Dukungan Terhadap Pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya

Aspirasi warga dan tokoh masyarakat terkait pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR) mengemuka dengan kuat. 

Wacana ini semakin menggelinding meskipun Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

Tujuan utama dari pembentukan provinsi baru ini adalah untuk pemerataan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelayanan birokrasi pemerintahan. 

Hal ini sangat diperlukan mengingat kondisi geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari ratusan pulau, sehingga akses terhadap pelayanan publik dan pembangunan sering kali terhambat.

Yosep Sikteubun, Ketua Badan Pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya (BPPMTR), menyatakan keyakinannya bahwa Provinsi Maluku Tenggara Raya akan segera terwujud. 

Menurutnya, semua persyaratan jumlah minimal kabupaten/kota yang bergabung serta persyaratan administrasi lainnya sudah siap. 

Bahkan, tidak ada kepala daerah yang menolak pembentukan provinsi baru ini. 

Sikteubun menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan meminta bupati dan walikota untuk memberikan surat dukungan secara resmi sesuai aturan undang-undang.

Alasan dan Manfaat Pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya

Alasan utama pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya adalah untuk pengentasan kemiskinan serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. 

Wilayah yang diusulkan untuk menjadi bagian dari provinsi baru ini termasuk dalam kategori 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), yang menjadikan wilayah ini sebagai beranda terdepan NKRI.

Selain itu, pembentukan provinsi baru ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang sangat diperlukan di wilayah-wilayah terpencil. 

Dengan adanya provinsi baru, alokasi anggaran dari pemerintah pusat diharapkan dapat lebih fokus dan merata, sehingga pembangunan dapat dirasakan hingga ke pelosok-pelosok wilayah.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Sumber: