Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Fakta Menarik Tanjung Balai Ibukota Otonomi Baru Provinsi Sumatera Timur

Potensi alam yang dimiliki oleh wilayah ini, seperti kekayaan laut dan hasil perkebunan, dapat menjadi modal utama untuk pembangunan ekonomi. 

Dengan pengelolaan yang baik dan pembangunan infrastruktur yang memadai, Provinsi Sumatera Timur dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Pemekaran wilayah ini adalah langkah besar yang membutuhkan perencanaan dan dukungan yang matang. 

Namun, dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Tanjung Balai dan wilayah sekitarnya, Provinsi Sumatera Timur memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi yang maju dan berkembang, memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakatnya.

Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Tapanuli Mencuat.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini memiliki 33 kabupaten dan kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. 

Luas wilayah yang begitu besar memunculkan usulan pemekaran untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 

Salah satu dari tiga usulan provinsi baru pemekaran Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi Tapanuli.

Sejarah dan Motivasi Pemekaran

Usulan pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya bukan hal baru. 

Proses ini telah berlangsung cukup lama dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat serta tokoh politik.

Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usulan ini sudah mengantongi Surat Presiden (Surpres), yang menunjukkan bahwa pembentukan provinsi baru ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat pada masa itu.

Namun, karena moratorium pemekaran wilayah yang belum dicabut, realisasinya masih tertunda.

Lamhot Sinaga, anggota DPR RI, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Tapanuli hanya tinggal menunggu waktu. 

“Pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu. Karena sudah ada Surat Presiden (Surpres) zaman Pak SBY. Surat Presiden ini kan dokumen resmi Negara. Artinya, Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias pasti akan menjadi prioritas,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sumber: