Kemenkumham Sumsel Optimis Capai Target PNBP Layanan AHU Tahun 2024

 Kemenkumham Sumsel Optimis Capai Target PNBP Layanan AHU Tahun 2024

--

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ambil Peran dalam Rakernis Ditjen Kekayaan Intelektual

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Kirim 12 Lurah/Kades Terbaik pada Paralegal Justice Award 2024

Di samping itu, Kemenkumham Sumsel juga mencatat permohonan dari jenis badan usaha lainnya, seperti CV, FIRMA, dan Persekutuan Perdata.

Pendaftaran badan usaha seperti CV masih mendominasi dengan mencatatkan 15.182 permohonan, sementara FIRMA dan Persekutuan Perdata juga turut berkontribusi meski dalam jumlah yang lebih kecil.

Namun, tidak hanya sektor badan hukum yang menjadi fokus layanan AHU. Permohonan untuk pendaftaran koperasi juga tercatat sebanyak 141 permohonan, termasuk pendirian dan perubahan status.

BACA JUGA: Semangat Persatuan, Jajaran Kemenkumham Sumsel Upacara Peringati Hari Lahir Pancasila

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Dorong Songket Palembang sebagai Indikasi Geografis

Begitu pula dengan permohonan wasiat, yang mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 11.714 permohonan.

Ini menunjukkan bahwa layanan AHU tidak hanya difokuskan pada sektor bisnis, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Selain layanan terkait badan hukum, permohonan untuk kewarganegaraan juga menjadi bagian dari layanan yang disediakan oleh Kemenkumham Sumsel.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Berikan Pembinaan Pemanfaatan BMN dan Penggunaan Rumah Negara Kepada Satuan Kerja

BACA JUGA: Kembali Raih Digital Government Award. Kemenkumham jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 455 permohonan yang masuk.

Begitu pula dengan permohonan Apostille, yang mencatatkan 202 permohonan, dengan mayoritas tujuan Apostille adalah negara Korea Selatan.

Menariknya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, menyampaikan optimisme dalam mencapai target PNBP yang ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun 2024.

BACA JUGA: Ciptakan Reformasi Birokrasi yang Efektif, Kemenkumham Sumsel Ikuti Rapat Evaluasi RB

BACA JUGA:Delapan Pejabat Kemenkumham Sumsel Berganti

Target yang ambisius, yakni sebesar Rp12,6 miliar, diyakini dapat tercapai dengan adanya peningkatan layanan di bidang AHU.

Salah satu faktor yang menjadi pendorong adalah terobosan regulasi yang memasukkan perseroan perorangan ke dalam UU Cipta Kerja.

Perseroan perorangan menjadi salah satu entitas badan usaha yang baru, dengan proses pendaftarannya yang cukup sederhana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: