Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Baubau Ibukota Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton

Namun, dukungan terhadap pemekaran ini sangat kuat, baik dari Sultan Buton, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, maupun masyarakat setempat. 

Alasan utama pemekaran ini adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan birokrasi, serta untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-Langkah Konkret

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 354 tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton. 

Selain itu, Pemprov Sulawesi Utara juga telah menyerahkan Maklumat Sultan Buton ke-40 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. 

BACA JUGA:Mewujudkan Pemekaran: Sulawesi Tenggara Menuju Provinsi Kepulauan Buton dan 5 Daerah Otonomi Baru

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Penguatan Otonomi Melalui Pemekaran Daerah

Ini menunjukkan bahwa persiapan administratif dan dukungan politik untuk pembentukan provinsi baru ini sudah sangat matang.

Potensi dan Prospek Provinsi Kepulauan Buton

Provinsi Kepulauan Buton memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. 

Dengan luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sebesar 36.160 kilometer persegi dan jumlah penduduk 2.755.589 jiwa (sesuai hasil sensus penduduk BPS tahun 2020), pemekaran wilayah ini akan memberikan peluang yang lebih besar untuk pengembangan daerah. 

Kota Baubau, sebagai calon ibukota, memiliki posisi strategis dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.

BACA JUGA:Pemekaran Sulawesi Tenggara: Wacana Provinsi Kepulauan Buton dan 5 Daerah Otonomi Baru

BACA JUGA:Mau Mandi Matahari ? Cuss, Ke Pulau Bokori Sulawesi Tenggara, Sunrisenya Indah Ada Panorama Langit Warna-Warni

Intinya, pembentukan Provinsi Kepulauan Buton dengan Kota Baubau sebagai ibukota adalah langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Sumber: