Kanwil Kemenkumham Sumsel Ajak Seluruh UPT Sumsel Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Melalui Penyusunan SAKIP

BACA JUGA: Dorong Peningkatan Permohonan Paspor, Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sumsel Kunjungi Kanim Muara Enim

Beliau menjelaskan bahwa SAKIP merupakan bagian integral dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang harus dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap satuan kerja diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara dengan teliti dan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian kinerja terbaik, kegiatan ini juga mencakup pemberian penghargaan kepada satker dengan pencapaian terbaik dalam evaluasi SAKIP.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pentingnya Pelindungan Paten di Muara Enim

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Ikuti Kegiatan Uji Keamanan Aplikasi Terhadap Hasil Verifikasi

Pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan publikasi kinerja melalui media.

Hal ini diharapkan dapat memberikan motivasi ekstra bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Dengan demikian, kegiatan penyusunan SAKIP oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

BACA JUGA: Hadiri Pengukuhan Kepala OJK, Kemenkumham Sumsel Siap Berkolaborasi

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel himpun PNBP Rp17 miliar dari layanan keimigrasian

Melalui implementasi SAKIP, diharapkan bahwa setiap instansi pemerintah dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat dan mengelola sumber daya publik dengan baik.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pimpinan dan narasumber yang terlibat, menjadi kunci keberhasilan dari upaya ini dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. ***

 

Sumber: