Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

BACA JUGA: Resmi, Sigit Setiawan Gantikan Filianto Akbar Sebagai Kadiv Keimigrasian Kemenkumham Sumsel

Langkah ini mencakup pengaktifan kembali dan perpanjangan kartu PPNS yang merupakan bagian dari pembaruan legalitas PPNS.

"Pembaruan legalitas PPNS ini penting untuk memastikan optimalisasi dan legalitas pengawasan keimigrasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami," jelas Fillianto.

Dengan pembaruan ini, diharapkan para PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dan terjamin legalitasnya.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Masifkan Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Judi Online

BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ingatkan ASN Tentang Bahaya Judi Online

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, menjelaskan bahwa kegiatan ini menunjukkan komitmen Kemenkumham Sumsel dalam meningkatkan kinerja pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Dengan pembaruan sistem dan legalitas ini, diharapkan Kemenkumham melalui Divisi Keimigrasian Sumsel dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih efektif di wilayah kerjanya.

Sistem pelaporan intelijen merupakan salah satu elemen penting dalam pengawasan keimigrasian.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Berikan Penghargaan Kepada Pegawai Teladan

BACA JUGA:Lapas Narkotika Muara Beliti Kemenkumham Sumsel Gunakan E-Pas Pay untuk WBP

Dengan adanya sistem yang efektif, data dan informasi terkait keimigrasian dapat dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan secara real-time.

Hal ini memungkinkan pimpinan dan petugas keimigrasian untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat terhadap berbagai situasi yang terjadi di lapangan.

Sistem pelaporan LHI dan KIRKA yang digunakan oleh Kemenkumham Sumsel dirancang untuk memantau dan melaporkan kegiatan dan pergerakan orang asing di wilayah Sumatera Selatan.

BACA JUGA: Jelang Monev Capaian Kinerja Semester I, Kemenkumham Sumsel Pastikan Persiapan Acara

Sumber: