Raih WTP 15 Kali, Kemenkumham Sumsel Dukung Pengelolaan Keungan yang Transparan dan Akuntabel

BACA JUGA:Tenis Lapangan Kemenkumham Sumsel Raih Peringkat Ketiga pada Pengayoman Open 2024

Dengan demikian, kontribusi Kemenkumham Sumatera Selatan tidak hanya terbatas pada pencapaian Opini WTP nasional, tetapi juga dalam membangun fondasi yang kuat untuk tata kelola keuangan yang baik di tingkat daerah.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Opini WTP dengan melakukan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Dia menekankan pentingnya agar setiap temuan yang ditemukan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, guna mencegah temuan yang berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Dukung Perlindungan Kekayaan Intelektual, Dorong Pembentukan Sentra KI Universitas Kader Ba

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Rapat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Substantif Kopi Robusta Lahat

Yasonna juga menyatakan bahwa meskipun pencapaian Opini WTP sudah terbilang prestasi yang luar biasa, Kemenkumham tidak boleh berpuas diri.

Sebaliknya, prestasi ini harus menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan dalam semua aspek pengelolaan keuangan publik.

Dengan demikian, Kemenkumham dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Indonesia.

BACA JUGA: Penutupan Rakor Program Manajemen, Kemenkumham Sumsel Komitmen Dorong Peningkatan Reformasi Birokrasi

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Optimis Membangun Olahraga Kempo di Sumsel

Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali berturut-turut oleh Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan bukti nyata dari komitmen dan kerja keras dalam menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan publik.

Hal ini juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta kemampuan untuk mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.

Dengan adanya penghargaan ini, Kemenkumham diharapkan dapat menjadi contoh bagi entitas publik lainnya dalam upaya untuk mencapai Opini WTP yang konsisten.

BACA JUGA: Penuhi Hak Pendidikan, Kemenkumham Sumsel Resmikan PKBM di Rutan Prabumulih

Sumber: